BEBERAPA CATATAN KECIL ATAS SE-24/PJ/2018 PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS IMBALAN YANG DITERIMA OLEH PEMBELI SEHUBUNGAN DENGAN KONDISI TERTENTU DALAM TRANSAKSI JUAL BELI

Tulisan ini telah dikirimkan ke Redaksi Majalah Indonesian Tax Review (ITR) dan akan dimuat dalam Majalah tersebut bagian Untaxable Volume XI/Edisi 02/2019 dalam versi yang telah diedit oleh Pihak Redaksi ITR. Mengutip, menyalin, memproduksi tulisan ini memerlukan persetujuan tertulis dari penulis.

Latar Belakang

Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) pada tanggal 29 November 2018 menerbitkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-24/PJ/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Imbalan yang Diterima oleh Pembeli sehubungan dengan Kondisi Tertentu dalam Transaksi Jual Beli.

Dari Bagian A. Umum, dapat disimpulkan bahwa SE-24/PJ/2018 ini diterbitkan sebagai respons atas banyaknya pertanyaan yang diterima Dirjen Pajak terkait pengenaan perpajakan atas imbalan yang diterima oleh pembeli sehubungan dengan kondisi tertentu dalam transaksi jual beli. Namun demikian tidak terdapat informasi dalam SE-24/PJ/2018  tersebut mengenai dari industri-industri apa pertanyaan tersebut pada umumnya datang, sehingga tampaknya, isi SE-24/PJ/2018  tersebut dapat diterapkan oleh semua Wajib Pajak yang bergerak dari industri apapun juga sepanjang isi SE-24/PJ/2018  tersebut relevan bagi mereka.

Dari judul SE-24/PJ/2018  tersebut, kata kunci mengacu ke (i) pengertian Imbalan dan (ii) pengertian Kondisi Tertentu, dimana semuanya terjadi dalam konteks adanya Transaksi Jual Beli antara pihak Pembeli dan pihak Penjual. Pihak pembeli di sini mencakup pihak yang membeli dari penjual untuk dijual kembali kepada pihak lain, termasuk distributor, agen, dan retailer. Retailer pada umumnya menjual langsung ke pembeli akhir (end consumer).

Kondisi Tertentu dalam Transaksi Jual Beli merupakan keadaan atau peristiwa yang dapat mengakibatkan adanya pembelian imbalan dari Penjual kepada Pembeli sehubungan dengan transaksi jual beli berdasarkan perikatan tertulis dan/atau tidak tertulis.

Pada dasarnya, SE-24/PJ/2018  ini dibagi menjadi 3 (tiga) bagian:

Poin Deskripsi  
Poin E.3 Imbalan yang diterima pembeli atas pencapaian syarat tertentu, dimana syarat tersebut dapat berupa:

§  Pembelian oleh pembeli dalam jumlah tertentu;

§  Penjualan [kepada pihak lainnya atau sell-through/sell out] oleh pembeli mencapai jumlah tertentu; dan/atau

§  Pelunasan oleh pembeli sesuai dengan jangka waktu tertentu

Imbalan di atas dapat diberikan berupa (i) uang, (ii) barang, dan/atau (iii) pengurang kewajiban.

Poin E3. Dielaborasi lebih lanjut dimana apakah imbalan tersebut diterima oleh pembeli apakah :

a.       tanpa ada jasa apapun yang terlibat (poin E.3b). Di sini diatur bahwa imbalan yang dterima atau diperoleh pembeli sehubungan pencapaian syarat tertentu merupakan penghargaan, termasuk bonus, dimana merupakan objek Pajak Penghasilan (PPh) namun belum tentu merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) apabila imbalan tersebut diberikan dalam bentuk uang dan/atau pengurang kewajiban.

b.      dengan jasa tertentu yang terlibat (poin E.3c). Imbalan ini dikategorikan sebagai imbalan atas jasa Manajemen dengan syarat tambahan bahwa

(a)    dalam perikatan berupa kontrak kerja sama dicantumkan adanya aktivitas jasa dan

(b)    terdapat pengakuan penghasilan atas jasa (di pembukuan pembeli); atau penagihan atas penyerahan jasa (di pembukuan pembeli).

Karena dikategorikan sebagai Jasa Manajemen, maka ini merupakan:

a)      penyerahan Jasa Kena Pajak  yang dikenai PPN, kecuali atas pemanfaatan jasa Manajemen yang dilakukan di luar Daerah Pabean yang tidak dikenai PPN.

b)      Objek PPh.

Poin E.4 Imbalan atas penyediaan ruang dan/atau peralatan tertentu. Dalam hal ini, berdasarkan perikatan jual beli, penjual dapat meminta fasilitas kepada pembeli berupa penyediaan ruang dan/atau peralatan tertentu untuk kepentingan penjual, yang dapat berupa lantai untuk menempatkan barang dan rak pemajangan barang penjualan termasuk rak, rak gantungan, dan/atau etalase untuk menaruh barang yang dipamerkan dalam rangka mendukung kegiatan pemasaran produk dari penjual.

Imbalan di atas dapat diberikan dalam bentuk (i) uang, (ii) barang, dan/atau (iii) pengurang kewajiban.

Lebih lanjut, dibedakan antara:

a.       Imbalan yang diberikan oleh penjual kepada pembeli atas penyediaan fasilitas ruang dimasukkan sebagai penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan bagi pihak pembeli (poin E.4b). Dalam hal ini, imbalan tersebut merupakan objek PPh, dan juga objek PPN, kecuali atas manfaat jasa persewaan tanah dan/atau bangunan yang dilakukan di luar Daerah Pabean tidak dikenai PPN.

b.      Imbalan yang diberikan oleh penjual kepada pembeli atas penyediaan fasilitas peralatan terentu merupakan penghasilan dari sewa sehubungan dengan penggunaan harta bagi pembeli (Poin E.4c). Dalam hal ini, jasa sewa tersebut merupakan objek PPh, dan objek PPN kecuali atas pemanfaatan jasa sewa sehubungan dnegan penggunaan harta yang dilakukan di luar Daerah Pabean yang tidak dikenai PPN.

Poin E.5 Imbalan berupa Kompensasi yang diterima sehubungan dengan Transaksi Jual Beli.

Imbalan di atas dapat diberikan dalam bentuk (i) uang, (ii) barang, dan/atau (iii) pengurang kewajiban.

Kompensasi ini yang diberikan terkait imbalan kepada pihak pembeli untuk menanggung resiko, dimana lebih lanjut dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu (poin E5. b, c dan d):

a.       Risiko yang timbul atas terjadinya fluktuasi harga, yang dapat mempengaruhi harga jual pada tingkat pembeli (kepada pihak lainnya atau konsumen pembeli), yang dapat menimbulkan potensi kerugian bagi pembeli, sehingga dalam hal ini, pihak pembeli meminta diberikan kompensasi atau imbalan sejumlah tertentu guna perlindungan harga (price protection).

b.      Risiko yang timbul atas keterlambatan pengiriman barang yang sampai di tempat pembeli melebihi batas waktu yang telah disepakati.  Kompensasi ini karena pihak pembeli dapat kehilangan potensi penjualan dan margin penjualan kepada konsumen pihak Pembeli. Jadi dapat diartikan sebagai bentuk penalti atau denda keterlambatan dari tidak penuhinya Service Level dalam pengiriman.

c.       Program penjualan tertentu atas perintah penjual, misalnya berupa pemberian cicilan bunga 0% kepada pembeli akhir dalam hal pembeli membayarkan beban bunga terlebih dahulu kepada lembaga pemberi pinjaman dan mendapatkan penggantian dari penjual.

Dari ketiga bentuk imbalan atau kompensasi di atas, semuanya tidak diperlakukan sebagai  objek PPh.

Terkait objek PPN, tidak diberlakukan sepanjang bentuk pemberian berupa uang dan/atau pengurang kewajiban oleh penjual kepada pembeli.

Pembahasan

Ada beberapa catatan kecil atas SE-24/PJ/2018 di atas:

  1. Masuknya Jasa Manajemen ke dalam SE-24/PJ/2018 ini bisa diartikan luas, mengingat bahwa menurut SE Dirjen Pajak Nomor SE-35/PJ/2010 tentang pengertian sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, jasa teknik, jasa Manajemen, dan jasa konsultan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Jasa manajemenmerupakan pemberian jasa dengan ikut serta secara langsung dalam pelaksanaan atau pengelolaan manajemen. Apabila melihat contoh Kasus ke 2 dari Lampiran SE-24/PJ/2018 dimana keterlibatan atas kegiatan promosi produk dapat diartikan sebagai jasa manajemen.

Namun SE 24/PJ/2018 memberikan penegasan bahwa untuk dapat imbalan dikategorikan sebagai Jasa Manajemen, perlu ada 2 (dua) syarat yang dipenuhi:

a.  Ada kontrak kerjasama yang jelas-jelas mencantumkan adanya aktivitas jasa. Sebagai catatan, inipun tetap dapat diartikan luas, karena penekanannya ada [rincian] aktivitas jasa [promosi] yang ditugaskan kepada pihak pembeli. Dalam praktik bisnis, pemilik/pemegang prinsipal merek dagang (brand) punya kepentingan atas produk dan brand produk yang dijual kepada pembeli, artinya, transaksi jual beli tidak hanya berhenti pada aktivitas jual dan beli. Dengan industri konsumen yang berkembang, pihak penjual yang bertindak sebagai prinsipal brand, akan lebih menekankan 3 C’s dari suatu produk:

  • Commerce (perdagangan, jual beli, sell-in, sell out)
  • Contents
  • Communication

Tiga C di atas mengharuskan pihak prinsipal untuk tetap memperhatikan produk yang dijual kepada pihak pembeli (distributor, agen, retailer) hingga sampai kepada konsumen akhir. Keterlibatan dan tanggung jawab brand mencakup banyak aspek, yaitu bagaimana produk tersebut dipromosikan tidak hanya di level prinsipal brand, tapi bagaimana pihak pembeli (umumnya retailer) turut mengkomunikasikan dan mempromosikan  produk tersebut secara bersama-sama dan terkoordinasi dengan rencana kerja dan target pihak prinsipal brand kepada pihak konsumen akhir baik secara offline atau online/digital. Artinya pihak prinsipal brand mau tidak mau akan melibatkan pihak pembeli dalam seluruh program komunikasi produk maupun dalam memasarkan produk tersebut, guna meningkatkan tidak hanya sekedar angka penjualan, tapi juga penetrasi pasar, equity brand, pengalaman konsumen, aktivasi brand, pendalaman kategori brand, dan lain-lain. Artinya ini merupakan satu kesatuan, dan tidak jarang, kita temukan perencanaan bisnis bersama (joint business planning) antara prinsipal brand dengan pihak pembeli guna bersama-sama memastikan target pembelian dan penjualan dan angka-angka KPI (Key Performance Indicators) bisnis dapat tercapai.

Keseluruhan komunikasi brand bisa mencakup banyak hal yang merupakan penggabungan atau integrasi dari berbagai aktivitas yang ada dan bahkan dijalankan pada saat bersamaan, misalnya:

  • Media dan aktivitas promosi produk
  • Media dan aktivitas potongan harga yang menarik
  • Media dan aktivitas display produk yang melibatkan penyediaan tampilan khusus bagi brand dan produk, di lokasi-lokasi tertentu. Tampilan khusus ini dapat mewajibkan adanya spot/space dedicated, serta peralatan dedicated.

Apabila ditilik dari SE-24/PJ/2018, dalam pelaksanaannya, bisa memberikan tambahan beban administrasi kepada pihak pembeli dan penjual untuk memastikan bahwa semua kegiatan dan media promosi di atas perlu dipisah-pisahkan sesuai poin-poin dalam SE-24/PJ/2018 mengingat masing-masing poin memiliki konsekuensi perlakuan perpajakan yang berbeda-beda, terkait objek PPN dan PPh bagi kedua belah pihak.

b.  Pihak pembeli melakukan (i) pengakuan penghasilan atas jasa; atau (ii) penagihan atas penyerahan jasa tersebut.

Hadirnya kata “atau” potensial menimbulkan interpretasi tersendiri, karena walaupun dalam pembukuan pihak pembeli tidak dicatat adanya pendapatan jasa [Manajemen] tapi karena ada penagihan berupa penggantian atas kegiatan promosi (lihat kata-kata dalam Kasus Nomor 2 dalam Lampiran SE-24/PJ/2018) oleh pihak pembeli kepada pihak penjual, maka apakah ini berarti telah memenuhi syarat b) di atas.

  1. SE-24/PJ/2018 juga tidak mengatur secara jelas terkait perhitungan Jasa Manajemen atas imbalan atau penagihan yang dilakukan oleh pihak pembeli kepada pihak pembeli terkait kegiatan promosi yang dilakukan oleh pihak pembeli atas produk atau brand produk pihak prinsipal brand. Dalam kegiatan promosi, banyak melibatkan selain sumber daya manusia, juga bisa melibatkan media-media yang berbeda, tergantung apakah merupakan above-the-line marketing atau below-the-line marketing, sebagaimana ditunjukkan di bawah ini.

Sumber: https://www.pinterest.com/pin/44613852538526506/, diakses tanggal 10 Februari 2019.

Pertanyaannya apakah Jasa Manajemen yang dimaksud oleh SE-24/PJ/2018 mencakup seluruh biaya kegiatan promosi, atau wajib dipisahkan antara biaya pihak ketiga (seperti biaya iklan radio, televisi, media cetak, Google Ads, Facebook Ads) dengan honorarium sesungguhnya.

  1. Dalam SE-24/PJ/2018 tidak disebutkan apakah aturan ini berlaku juga untuk transaksi titip jual (konsinyasi) dimana produk pihak penjual dititipkan di pihak pembeli (misalnya retailer) untuk dipasarkan dan dijual kepada konsumen. Pada umumnya dalam perjanjian konsinyasi di awalnya, telah disepakati margin/fee yang akan dinikmati atau merupakan hak pihak yang dititip-jual, misalnya sekian % dari harga jual produk dalam periode tertentu. Produk atau barang yang dititip jual, praktis tidak diakui sebagai persediaan barang (inventori) pihak retailer. Namun demikian, transaksi titip-jual tetap melibatkan kegiatan promosi yang disepakati oleh antara pihak penjual titip-jual dengan pihak retailer, baik berupa media komunikasi brand di offline dan online, komunikasi harga promosi, peluncuran produk, dan lain-lain.

Diharapkan SE-24/PJ/2018 terdapat penegasan terkait hal ini, karena dalam SE-24/PJ/2018 hanya dituangkan kata-kata Transaksi Jual Beli antara Pembeli dan Penjual, jadi terkesan yang diatur hanya transaksi beli-putus.

  1. Guna mendorong penjualan kepada konsumen akhir dalam periode-periode tertentu, misalnya periode menjelang hari raya nasional atau hari belanja online nasional, atau mendorong penjualan barang-barang yang stok atau persediaannya masih tinggi, pihak retailer dan prinsipal brand bersama-sama dapat menyepakati pemberian % potongan harga atau % diskon akhir yang lebih tinggi kepada konsumen akhir. Persentase potongan harga ini kemudian disepakati untuk ditanggung dalam persentase tertentu antara prinsipal brand dengan pihak retailer, misalnya 50:50, 30:70, 70:30, atau lainnya, atau bahkan 100% ditanggung semua oleh pihak prinsipal brand. Artinya, walaupun barang tersebut sudah dijual putus dari pihak penjual kepada pihak pembeli, dan barang tersebut masuk ke dalam persediaan stok pihak pembeli untuk dijual selanjutnya kepada konsumen akhir, penambahan angka potongan harga atau diskon tetap dapat dibebankan atau disepakati untuk dibagi dengan pihak prinsipal brand atau penjual.

Dalam hal ini, apakah pembagian beban angka diskon (cost sharing) di atas dapat dikategorikan sebagai imbalan atas pencapaian syarat tertentu, atau kompensasi yang diterima sehubungan dengan transaksi jual beli. Dari bacaan SE-24/PJ/2018, tampaknya hal di atas tidak diberikan penegasan atau keterangan apapun.

  1. Dalam Poin 3a. 3) dimana disebutkan bahwa salah satu pencapaian syarat tertentu dalam perikatan jual beli yang diberikan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli, adalah imbalan yang diberikan jika pihak pembeli melakukan pelunasan oleh pembeli sesuai dengan jangka waktu tertentu.

Dalam SE-24/PJ/2018 tidak diberikan contoh terkait apa yang dimaksud dengan pelunasan sesuai dengan jangka waktu tertentu. Bisa diartikan :

  • pelunasan [tagihan] dilakukan lebih awal dari terms of payment (TOP), katakan TOP adalah 30 hari kalendar sejak tanggal tukar faktur.
  • pelunasan [tagihan] dilakukan tepat waktu yaitu sesuai dengan TOP 30 hari kalendar.

Dalam kedua hal di atas, SE-24/PJ/2018 mengartikan apapun imbalan yang diberikan oleh pihak penjual dianggap sebagai penghargaan dari pihak penjual kepada pihak pembeli karena telah melakukan pelunasan tagihan tepat waktu sesuai TOP atau bahkan lebih awal.

Untuk hal yang pertama di atas, dalam dunia keuangan, imbalan ini lebih dikenal sebagai “diskon”.

What is 1%/10 net 30

1%/10 net 30 is a way of providing cash discounts on purchases. It means that if the bill is paid within 10 days, there is a 1% discount. Otherwise, the total amount is due within 30 days. For example, if “$1000 1/10 net 30” is written on a bill, the buyer can take a 1% discount ($1000 x .01 = $10) and make a payment of $990 within 10 days or pay the entire $1000 within 30 days. (sumber: https://www.investopedia.com/terms/1/1-10net30.asp, diakses tanggal 10 Februari 2019).

Terjemahan lepas:

1% / 10 net 30 adalah cara memberikan diskon tunai untuk pembelian. Ini berarti bahwa jika tagihan dibayar dalam 10 hari, ada diskon 1%. Jika tidak, jumlah total akan jatuh tempo dalam 30 hari. Misalnya, jika “$ 1000 1/10 net 30” ditulis pada tagihan, pembeli dapat mengambil diskon 1% ($ 1000 x .01 = $ 10) dan melakukan pembayaran $ 990 dalam 10 hari atau membayar seluruh $ 1000 dalam 30 hari.

Jurnal pembukuan di pihak penjual (metode gross):

Akun Debit Kredit
Saat penjualan Piutang Dagang 1.000
Penjualan 1.000
Saat terima pelunasan lebih awal Kas di bank 990
Diskon penjualan 10
Piutang dagang 1.000

Jurnal pembukuan di pihak pembeli (menggunakan sistem persediaan periodik):

Akun Debit Kredit
Saat pembelian Pembelian 1.000
Hutang dagang 1.000
Saat membayar tagihan lebih awal Hutang dagang 1.000
Diskon pembelian 10
Kas di bank 990

Baik akun “Diskon penjualan” maupun “Diskon pembelian” merupakan akun kontra, artinya akan disajikan mengurangi akun “Penjualan” atau “Pembelian” dalam Laporan Laba Rugi pihak penjual atau pihak pembeli.

Apabila dibaca poin E.6 dalam SE-24/PJ/2018, dikatakan  bahwa imbalan di  atas yang merupakan penghargaan terkait pelunasan dalam jangka waktu tertentu, bukan merupakan potongan harga  sehingga tidak dicantumkan sebagai potongan harga dalam faktur penjualan (commercial invoice) maupun Faktur Pajak yang mengurangi harga jual atau penggantian dalam menghitung Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

Tampak di sini ketidak-konsistenan antara pembukuan dengan yang diatur dalam SE-24/PJ/2018. Ini bisa member tambahan beban bagi pihak fiskus untuk mengecek apakah akun “Diskon pembelian” mengandung unsur imbalan sebagaimana diatur dalam SE-24/PJ/2018.

6.  SE-24/PJ/2018 mengatur bahwa pemberian imbalan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli dapat berupa:

  • Uang,
  • Barang, dan/atau
  • Pengurang kewajiban (pihak pembeli kepada pihak penjual)

Pemahaman umum, pemberian imbalan cuma bisa berupa uang dan/atau barang. Pengurang kewajiban cuma mekanisme kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli terkait penyelesaian penagihan imbalan. Penagihan ini tidak selalu berupa faktur komersial, tapi bisa berupa Nota Debit atau Nota Kredit. Faktur komersial atau bahkan Nota Debit ini dapat diselesaikan melalui:

  • Pembayaran uang tunai atau via transfer bank; atau
  • Pemberian produk kompensasi (jika disepakati kedua belah pihak); atau
  • Pemotongan saldo akun hutang dagang (artinya, pihak pembeli akan mentransfer lebih rendah setelah memperhitungkan faktur komersial/nota debit/nota kredit); atau
  • Kombinasi dari cara-cara di atas.

Pemotongan saldo akun hutang dagang atau pengurang saldo kewajiban (baca: hutang dagang) secara prinsip adalah pembayaran via uang tunai atau transfer bank, namun dengan jumlah yang lebih rendah, atau dalam hal ini telah di-offset antara saldo akun hutang dagang dengan tagihan kompensasi/imbalan. Tentunya pengurang kewajiban/hutang dagang hanya dimungkinkan jika terdapat saldo hutang dagang, atau dapat juga tidak terdapat saldo hutang dagang pada saat penagihan diterbitkan, namun akan diperhitungkan kepada tagihan dari pihak penjual kepada pihak pembeli di masa mendatang atau di pembelian berikutnya. Kapanpun pemotongan tersebut dilakukan, pada prinsipnya, ini merupakan penyelesaian secara uang tunai atau bank transfer.

Jakarta, 10 Februari 2019

Posted in ARTICLES & VIDEOS, TAX.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.