DERIVATIF DAN LINDUNG NILAI : KONTRAK FORWARD VALAS ANTARA AKUNTANSI DAN PAJAK BAGIAN 1

2_Images_1_ FUTURUM - Derivatif dan Lindung Nilai bagian 1

Pendahuluan

Risiko perubahan kurs mata uang asing bagi perusahaan multinasional berdampak pada tingkat profitabilitas, arus kas bersih, dan nilai pasar perusahaan. Atas risiko perubahan kurs tersebut, perusahaan dapat melakukan lindung nilai dengan menggunakan instrumen kontrak forward valas. Pemahaman aspek pajak dari derivatif dan lindung nilai ini sangat perlu dikuasai oleh para praktisi di lapangan

Perusahaan yang melakukan transaksi lintas negara (cross-border) terutama ekspor-impor pada umumnya akan dihadapkan pada risiko perubahan kurs mata uang asing, atau memiliki eksposur mata uang asing (foreign exchange exposure). Risiko perubahan kurs tersebut mempunyai dampak potensial pada tingkat profitabilitas, arus kas bersih dan nilai pasar perusahaan.

Yang menjadi pertanyaan penting adalah apa yang akan terjadi pada suatu perusahaan jika kurs mata uang asing mengalami perubahan? Menurut Eiteman, Stonehill dan Moffett [1],

terdapat 3 (tiga) tipe risiko perubahan kurs mata uang asing, yaitu transaksi, operasional dan translasi.

Eksposur transaksi (transaction exposure) disebutkan untuk mengukur perubahan dalam nilai piutang atau kewajiban keuangan yang belum jatuh tempo atau dibayar, yang timbul sebelum perubahan dalam kurs mata uang asing tertentu, sampai dengan dibayar atau pelunasan di mana telah terjadi perubahan kurs mata uang asing tertentu. Dengan demikian, ia terkait dengan perubahan dalam arus kas yang berasal dari kewajiban kontraktual yang sudah ada, atau arus kas di masa depan yang sudah terikat dalam suatu kontrak atau perjanjian (contractual future cash flows). Risiko ini pada umumnya terjadi pada piutang dagang dan utang dagang dalam mata uang asing[2].

Terkait dengan risiko transaksi, dapat dibedakan antara:

a.    Eksposur Transaksi Tradisional

Contoh yang paling umum untuk resiko transaksi dalam mata uang asing adalah PT A di Indonesia melakukan penjualan ekspor ke luar negeri. Penjualan dilakukan pada tanggal 1 Maret 2011 ke Singapura sebesar US$50.000. Kurs 1 Maret 2011 adalah Rp8.867/US$1. Jangka waktu pembayaran adalah 60 hari, sehingga pembayaran akan diterima tanggal 30 April 2011, pada saat kurs Rp8.617/US$1. Selama 2 bulan, kurs USD terhadap Rupiah mengalami pelemahan.

b.    Eksposur Transaksi yang Diantisipasi (Anticipated Transaction Exposure)

Berdasarkan data historis penjualan dan pembelian PT A untuk 2 (dua) tahun terakhir, walaupun belum memegang kontrak pembelian dan penjualan, PT A sudah dapat melakukan estimasi atau mengantisipasi tingkat penjualan dan pembelian untuk beberapa bulan ke depan, serta memperkirakan resiko perubahan nilai kurs mata uang asing yang akan dihadapinya.
Eksposur transaksi terkait dengan perubahan kurs mata uang asing timbul mulai dari saat pengiriman surat penawaran harga (quotation) sampai dengan saat diperolehnya pelunasan piutang dagang, sebagaimana tergambar dalam bagan 1.
Dalam tulisan ini, akan difokuskan pada diskusi mengenai lindung nilai menggunakan instrumen kontrak forward valuta asing (valas), dari segi akuntansi dan perpajakan, serta hal-hal yang potensial menimbulkan sengketa perpajakan.

Bagan 1:
Eksposur Transaksi Terkait dengan Perubahan Kurs Mata Uang Asing

Atas risiko perubahan kurs di atas, PT A dapat melakukan beberapa strategi, yaitu [3] :

  • Tidak melakukan lindung nilai (remainun hedged). Artinya, PT A bersedia menerima risiko transaksi, baik risiko kalau kurs Dollar Amerika Serikat (USD) melemah, atau bahkan menikmati keuntungan saat kurs USD menguat.
  • Lindung nilai melalui instrumen forward valuta asing (valas) (foreign currency forward contract).
  • Lindung nilai melalui instrumen pasar uang (money market).

2_Images_2_ FUTURUM - Derivatif dan Lindung Nilai bagian 1

  • Lindung nilai melalui instrumen opsi (foreign currency options).

 

Definisi Instrumen Keuangan, Derivatif dan Kontrak Forward Valas

Sejauh menyangkut (kewajiban) perpajakan, pembukuan atau laporan keuangan Wajib Pajak, termasuk prinsip akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan menjadi kritikal. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), terutama Pasal 28 ayat (7) yang menyebutkan bahwa, “Pembukuan sekurang-kurang terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak terutang, yaitu Pajak Penghasilan dan pajak lainnya.”

Lebih lanjut dalam memori penjelasan Pasal 28 ayat (7) UU KUP disebutkan bahwa, “Dengan demikian, pembukuan HARUS diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain.

Sejauh menyangkut instrumen keuangan, instrumen derivatif dan aktivitas lindung nilai, pada umumnya, penyusunan pembukuan perusahaan di Indonesia mengacu pada pedoman berikut [4] :

  • Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 50 mengenai Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan (revisi 2006), yang mengadopsi International Accounting Standards (IAS) 32, Financial Instruments: Presentation (Revised 2005) dengan beberapa pengecualian.
  • PSAK No. 55 tentang Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran (revisi 2006), yang mengadopsi IAS 39, Financial Instrument: Recognition and Measurement (Revised 2005) dengan beberapa pengecualian

Untuk selanjutnya, seluruh PSAK di atas akan disebutkan sebagai PSAK 50/55. Dalam PSAK 50/55 terdapat tiga istilah yang umumnya digunakan terkait dengan kontrak forward mata uang asing, yaitu instrumen keuangan, instrumen derivatif, dan lindung nilai (hedging).

Instrumen keuangan, adalah setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan entitas dan kewajiban keuangan atau instrumen ekuitas entitas lain. Instrumen keuangan terdiri dari berbagai komponen, di mana instrumen derivatif adalah salah satunya.

Instrumen derivatif, adalah suatu instrumen keuangan atau kontrak lain dengan tiga karakteristik berikut ini:

  1. Nilainya berubah sebagai akibat dari perubahan variabel yang telah ditentukan—(sering disebut dengan variabel yang mendasari/underlying, antara lain suku bunga, harga instrumen keuangan, harga komoditas, nilai tukar mata uang asing, indeks harga atau indeks suku bunga, peringkat kredit atau indeks kredit, atau variabel lainnya. Untuk variabel non-keuangan, variabel tersebut tidak berkaitan dengan pihak-pihak dalam kontrak;
  2. Tidak memerlukan investasi awal neto atau memerlukan investasi awal neto dalam jumlah yang lebih kecil dibandingkan dengan jumlah yang diperlukan untuk kontrak serupa lainnya yang diharapkan akan menghasilkan dampak yang serupa sebagai akibat perubahan faktor pasar; dan
  3. Diselesaikan pada tanggal tertentu di masa mendatang.

Ketiga karakteristik tersebut bersifat kumulatif. Dengan kata lain, kalau ketiga karakteristik tersebut tidak terpenuhi, maka suatu instrumen keuangan tidak dapat dikatakan sebagai suatu produk atau instrumen derivatif.

Dalam website Bank Mandiri [5] , disebutkan bahwa transaksi forward valas 
adalah suatu transaksi/kontrak pembelian atau penjualan suatu valuta asing lawan valuta (asing) lainnya pada tanggal valuta asing di masa yang akan datang dengan rate/harga yang ditentukan sekarang (pada tanggal kontrak)

2_Images_3_ FUTURUM - Derivatif dan Lindung Nilai bagian 1

Sumber: Martani, Dwi. Ketua Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Anggota Tim Implementasi IFRS. PSAK 50 dan 55 Overview

 

Sesuai dengan website Bank Mandiri, jangka waktu
 transaksi forward dapat dilakukan untuk jangka waktu satu minggu sampai dengan satu tahun . Lebih lanjut, website Bank Mandiri memberikan contoh tujuan transaksi forward, yaitu :

  • Untuk memenuhi kebutuhan cicilan utang dalam mata uang asing dan mengantisipasi kecenderungan kurs valuta asing yang meningkat, Anda dapat melakukan pembelian forward dengan jangka waktu yang sesuai dengan jadwal pembayaran cicilan utang.
  • Untuk memenuhi kebutuhan pembayaran L/C impor dan mengantisipasi kecenderungan kurs valuta asing yang meningkat, importir dapat melakukan pembelian forward dengan jangka waktu sesuai saat pembayaran L/C impor.
  • Untuk mengantisipasi kecenderungan kurs valuta asing yang menurun, eksportir dapat melakukan transaksi jual forward dengan jangka waktu sesuai dengan penerimaan pembayaran ekspor (saat negosiasi WEB).

2_Images_4_ FUTURUM - Derivatif dan Lindung Nilai bagian 1

Dengan demikian, kontrak forward valas adalah suatu kontrak, di mana kedua belah pihak, misalnya antara PT A dengan pihak bank, setuju untuk melakukan jual beli valas untuk sejumlah tertentu (dikenal sebagai jumlah nosional). Jual beli dilakukan pada kurs tertentu yang telah disepakati di muka (disebut sebagai kurs forward), dan dilakukan pada tanggal tertentu di masa mendatang (disebut sebagai tanggal forward), di mana kontrak tersebut perlu dilaksanakan, baik dengan melakukan penyerahan aktual atas item yang mendasarinya, atau menyelesaikannya secara bersih (net) melalui transaksi berlawanan (yaitu, hanya selisih keuntungan atau kerugian saja yang dibayarkan, yang pada umumnya melibatkan item non keuangan seperti komoditas). Kontrak forward bisa merupakan kontrak pembelian atau penjualan valas.

Kontrak forward tidak diperdagangkan di bursa (organized exchange) [7] , dan tidak distardarisasi. Artinya dapat disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak yang bertransaksi, baik untuk nilai transaksi dan tanggal penyelesaian (settlement). Pelaku pihak lainnya (counterparty) umumnya melibatkan bank atau pialang valas, dan karena tidak terdapat atau diperlukan lembaga kliring terpisah, maka sistem penyelesaiannya akan tergantung pada bank atau pialang individual. Biaya transaksi ditentukan oleh spread (selisih) antara harga jual dan harga beli kurs valas pada bank atau pialang tersebut.

Kontrak forward valas dapat disimpulkan sebagai suatu produk derivatif, sehingga termasuk dalam ruang lingkup PSAK 50/55, di mana PSAK 50/55 mengatur pengakuan dan pengukuran derivatif untuk dicatat pada neraca sebagai aset keuangan atau kewajiban keuangan, yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, termasuk perubahan atas nilai wajar derivatif antar tanggal laporan keuangan, dengan pengecualian bahwa derivatif tersebut merupakan kontrak jaminan keuangan atau sebagai instrumen lindung nilai yang ditetapkan dan efektif.
Perlakuan akuntansi untuk derivatif di atas sama dengan aset keuangan yang dimiliki untuk tujuan diperdagangkan (for trading purposes). Menurut PSAK 50/55, nilai wajar didefinisikan sebagai nilai suatu aset dapat dipertukarkan atau suatu liabilitas diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar (arm’s length transaction).

Penentuan harga wajar menurut Buletin Teknis Nomor 3 Penentuan Nilai Wajar Instrumen Keuangan Ketika Pasar Tidak Aktif yang diterbitkan Ikatan Akuntan Indonesia pada tahun 2008, mengacu kepada hierarki sebagai berikut [8]:

a)    Kuotasi harga di pasar aktif;

b)    Jika pasar tidak aktif, maka menggunakan teknik penilaian yang meliputi:

  • Penggunaan transaksi-transaksi pasar wajar yang terkini antara pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan, jika tersedia;
  • Referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama;
  • Analisis arus kas yang didiskonto (discounted cash flow analysis); dan
  • Model penetapan harga opsi (option pricing model).

Buletin Teknis Nomor 3 menyatakan bahwa harga yang dikuotasikan di pasar yang aktif merupakan bukti terbaik atau acuan ideal dari nilai wajar, dan adalah mungkin bahwa dua entitas yang menilai instrumen keuangan yang sama, akan memperoleh estimasi nilai wajar yang berbeda untuk instrumen keuangan yang sama pada tanggal pengukuran yang sama, dan bahwa teknik penilaian dan input yang digunakan oleh kedua entitas masih dapat mencapai tujuan pengukuran nilai wajar dan sesuai dengan panduan akuntansi. Fakta bahwa terjadi perbedaan estimasi nilai wajar mencerminkan pertimbangan dan asumsi yang diterapkan serta ketidakpastian yang inheren dalam estimasi nilai wajar instrumen keuangan yang tidak memiliki kuotasi harga di pasar aktif.

Namun demikian, entitas tunggal menerapkan pertimbangan secara konsisten (sepanjang waktu dan untuk semua jenis instrumen keuangan) ketika mengukur nilai wajar. Hal inilah yang justru memerlukan pengungkapan yang memadai mengenai teknik yang digunakan dan pertimbangan yang dibuat adalah sangat penting bagi pengguna laporan keuangan. Lalu, bagaimana menentukan nilai wajar suatu kontrak forward valas pada tanggal laporan keuangan?

Nilai wajar kontrak forward valas pada tanggal laporan keuangan adalah berdasarkan rumus di bawah ini [9] :

2_Images_5_ FUTURUM - Derivatif dan Lindung Nilai bagian 1

di mana :

Notional amount  :    jumlah valas yang disepakati dalam kontrak forward, misalnya sebanyak US$50.000.
Current forward rate   :    kurs forward valas untuk tanggal penyerahan (settlement date) yang ada pada tanggal laporan keuangan.
Contracted forward rate    :    kurs forward valas yang ada dalam kontrak forward.
r            :    tingkat diskonto, yang pada umumnya mendekati tingkat bunga pinjaman inkremental perusahaan
t            :    periode dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal penyerahan.

Catatan: untuk kontrak forward valas dengan jangka waktu singkat, misalnya 1 bulan, r dan t di atas dapat diabaikan dalam kondisi normal.

Dengan diakuinya seluruh perubahan nilai wajar atas derivatif kontrak forward valas melalui laporan laba rugi, yang kemudian menjadi isu dengan pihak otoritas perpajakan, adalah apakah rugi (atau laba) yang timbul dari perubahan nilai wajar  kontrak forward valas tersebut dapat diakui oleh pihak otoritas perpajakan sebagai pengurang (atau penambah) penghasilan bruto untuk menentukan penghasilan kena pajak [11]?

Argumentasi yang sering dikemukakan adalah mengenai:

1.    Penetapan atau pengukuran nilai wajar kontrak derivatif pada tanggal laporan keuangan

Di perusahaan-perusahaan multinasional, divisi treasury (keuangan) kantor pusat yang tersentralisasi pada umumnya menangani seluruh aktivitas yang terkait dengan manajemen risiko fluktuasi mata uang asing, termasuk kontrak forward valas. Pada kasus ini dapat ditemukan adanya kerjasama treasury kantor pusat bekerja sama dengan bank atau perusahaan-perusahaan penyedia informasi independen mengenai: (i) pengukuran nilai wajar produk-produk derivatif, misalnya kontrak forward, futures, options, swap, maupun derivatif melekat (embedded derivatives); dan (2) mereview tingkat efektivitas aktivitas lindung nilai (hedge effectiveness) atas instrumen derivatif yang ada pada level setiap perusahaan.

Kerjasama-kerjasama tersebut adalah demi efisiensi dan efektivitas mengingat akan sangat menguras energi dan waktu bila tugas (1) dan (2) di atas harus dilakukan oleh masing-masing personel di setiap perusahaan di setiap negara. Pasalnya, kontrak derivatif dilakukan dengan berbagai bank domestik dan asing/internasional, dan tidak ada jaminan bahwa personel-personel keuangan di setiap negara memiliki pengetahuan dan pengalaman serta tidak menjamin adanya suatu kerangka kerja yang konsisten di seluruh perusahaan dalam grup.

Namun praktik di atas justru menimbulkan permasalahan tersendiri dengan otoritas perpajakan setempat. Bila kembali ke rumus pengukuran nilai wajar, informasi kurs forward pada tanggal laporan keuangan untuk tanggal penyelesaian, berasal dari pihak atau bank yang berbeda dengan pihak bank di mana Wajib Pajak mengadakan kontrak forward valas.

Konsep nilai wajar dalam International Financial Reporting Standards (IFRS) [12] , yang menjadi acuan PSAK di Indonesia,  adalah suatu pengukuran yang berbasis pasar (market-based measurement), dan bukan pengukuran yang spesifik untuk suatu entitas. Untuk beberapa aset dan liabilitas, transaksi pasar yang dapat teramati atau informasi pasar dapat saja tersedia. Sementara, untuk aset dan liabilitas lainnya, transaksi pasar yang dapat teramati dan informasi pasar kemungkinan tidak tersedia.

Namun demikian, tujuan dari pengukuran nilai wajar dalam kedua situasi di atas adalah sama, yaitu untuk mengestimasi harga pada mana suatu transaksi yang teratur (orderly transaction) untuk menjual aset atau untuk mentransfer liabilitas akan terjadi antara para partisipan pasar pada tanggal pengukuran di bawah kondisi pasar saat ini (yaitu merupakan harga keluar (exit price) pada tanggal pengukuran dari sudut pandang partisipan pasar yang memegang aset atau memiliki liabilitas).

Ketika suatu harga untuk suatu aset identik atau liabilitas tidak dapat teramati, suatu entitas mengukur nilai wajar menggunakan teknik penilaian lainnya yang memaksimumkan penggunaan input-input teramati yang relevan dan meminimumkan penggunaan input-input yang tidak dapat teramati. Karena nilai wajar adalah suatu pengukuran berbasis pasar, ia diukur dengan asumsi-asumsi yang akan digunakan oleh para partisipan pasar ketika melakukan penilaian (pricing) atas aset atau liabilitas, termasuk asumsi tentang risiko. Dengan demikian, keinginan suatu entitas untuk memegang suatu aset atau menyelesaikan atau membayar liabilitas menjadi tidak relevan ketika mengukur nilai wajar.

Konsep pengukuran berbasis pasar dalam penentuan nilai wajar kontrak derivatif forward valas menjadi relevan, mengingat bahwa sifat kontrak forward valas adalah bersifat OTC (over the counter), yaitu ditransaksikan dengan syarat dan ketentuan hanya antara dua belah pihak yang sepakat, dan bukan di bursa (seperti untuk kontrak futures). Dengan demikian, penentuan nilai wajarnya termasuk informasi kurs forward pada tanggal laporan keuangan tidak semata-mata hanya mengandalkan pada informasi dari pihak bank di mana perusahaan Wajib Pajak mengadakan transaksi forward valas. Data-data yang tersedia di pasar valas domestik dan internasional pada dasarnya dapat dipakai dalam penentuan nilai wajar kontrak valas.

Definisi nilai wajar di atas berfokus pada aset dan liabilitas karena mereka merupakan subjek utama pengukuran akuntansi (komersial)[13] . Namun demikian, tetap kalau dikembalikan ke akuntansi pajak, apakah konsep nilai wajar dikenal dalam akuntansi pajak?

Yang jelas, ketentuan perpajakan yang ada pada saat ini belum mengatur mengenai penerapan penggunaan nilai wajar dalam pengakuan dan pengukuran aset atau liabilitas untuk laporan keuangan fiskal. Namun, bila belum diatur, bukan berarti tidak dapat dipakai oleh pihak Wajib Pajak, apalagi kalau konsep tersebut merupakan bagian dari dasar akrual yang menjadi salah satu hal yang dipersyaratkan dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi di Indonesia [14].

Penjelasan Pasal 28 ayat (7) UU KUP secara jelas menyebutkan bahwa pembukuan HARUS diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain. Produk laporan keuangan  di mana standar akuntansi keuangan diterapkan, adalah demikian sentral peranannya, sehingga penjelasan Pasal 3 ayat (6) UU KUP menyatakan semua lampiran dalam Surat Pemberitahuan Tahunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Pemberitahuan Tahunan, dan merupakan persyaratan mutlak yang harus dipenuhi oleh setiap Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan. Bahkan karena sedemikian pentingnya fungsi laporan keuangan, ayat (7) menyatakan Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan apabila tidak atau tidak sepenuhnya dilampirkan dengan keterangan dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (6).

Pengakuan perubahan nilai wajar instrumen keuangan pada tanggal laporan keuangan jelas merupakan bagian dari penerapan stelsel/dasar akrual. Walaupun penjelasan Pasal 28 ayat (5) UU KUP mengakui adanya stelsel/dasar kas (stelsel yang diakui dalam penjelasan Pasal 28 ayat (5) UU KUP, biasanya digunakan oleh perusahaan kecil orang pribadi atau perusahaan jasa, misalnya transportasi, hiburan, dan restoran yang tenggang waktu antara penyerahan jasa dan penerimaan pembayarannya tidak berlangsung lama). Namun, SAK di Indonesia hanya mengijinkan penggunaan dasar akrual, yang disebutkan bahwa entitas menyusun laporan keuangan atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas [16] . Ketika akuntansi berdasarkan dasar akrual digunakan, entitas mengakui pos-pos sebagai aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban (unsur-unsur laporan keuangan) ketika pos-pos tersebut memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk unsur-unsur tersebut dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan.

Dengan kata lain, baik Wajib Pajak yang akan melakukan rekonsiliasi fiskal atau pihak otoritas perpajakan akan melakukan koreksi atas item-item rekonsiliasi fiskal, perlu berpijak pada satu ketentuan yang sudah diatur dalam ketentuan perpajakan. Belum adanya aturan ketentuan perpajakan, tidak dapat digunakan sebagai basis atau pembenaran untuk melakukan koreksi baik oleh pihak wajib pajak atau pihak fiskus.

2. Laba atau rugi dari perubahan nilai wajar pada tanggal laporan keuangan

Sebagaimana disebutkan di atas, PSAK 50/55 memperlakukan derivatif dalam kelompok diperdagangkan (for trading purposes) sehingga seluruh laba atau rugi dari perubahan nilai wajar antar tanggal laporan keuangan dikreditkan atau dibebankan ke laporan laba rugi. Pengecualian diberikan untuk derivatif yang merupakan kontrak jaminan keuangan atau sebagai instrumen lindung nilai yang ditetapkan dan efektif.
Walaupun akuntansi lindung nilai (hedge accounting) mengakui pengaruh saling hapus pada laporan laba rugi atas perubahan nilai wajar dari instrumen lindung nilai dan item yang dilindung nilai, namun PSAK 50/55 tidak mewajibkan penggunaan akuntansi lindung nilai atau dengan kata lain, bersifat opsional. Akuntansi lindung nilai dapat dikatakan sebagai suatu akuntansi khusus yang diperbolehkan digunakan jika memenuhi persyaratan tertentu. Entitas yang berkeinginan menggunakan akuntansi lindung nilai wajib memiliki sistem dan prosedur yang tertib untuk memonitor setiap hubungan lindung nilai.

Banyak perusahaan kemungkinan mendapatkan bahwa banyak persyaratan ini terlalu berat untuk dipenuhi [17] dan memutuskan untuk tidak menggunakannya [18]. Namun demikian, pilihan tidak menggunakan akuntansi lindung nilai dibarengi dengan suatu ongkos yang harus dibayar, yaitu volatilitas laba rugi.

Suatu hubungan lindung nilai memenuhi kualifikasi akuntansi lindung nilai , jika dan hanya jika, seluruh kondisi berikut ini terpenuhi:

  • pada saat dimulainya lindung nilai terdapat penetapan dan pendokumentasian formal atas hubungan lindung nilai dan tujuan manajemen risiko entitas serta strategi pelaksanaan lindung nilai. Pendokumentasian tersebut harus meliputi identifikasi instrumen lindung nilai, item atau transaksi yang dilindungi nilai, sifat dari risiko yang dilindungi nilai, dan cara yang akan digunakan entitas untuk menilai efektivitas instrumen lindung nilai tersebut dalam rangka saling hapus eksposur yang berasal dari perubahan dalam nilai wajar item yang dilindung nilai atau perubahan arus kas yang dapat diatribusikan pada risiko yang dilindung nilai.
  • Lindung nilai diharapkan akan sangat efektif dalam rangka saling hapus atas perubahan nilai wajar atau perubahan arus kas yang dapat diatribusikan pada risiko yang dilindung nilai, konsisten dengan strategi manajemen risiko yang telah didokumentasikan diawal untuk hubungan lindung nilai tersebut.
  • Untuk lindung nilai atas arus kas, suatu prakiraan transaksi yang merupakan subyek dari suatu lindung nilai harus bersifat kemungkinan besar terjadi dan terdapat eksposur perubahan arus kas yang dapat mempengaruhi laporan laba rugi.
  • Efektivitas lindung nilai dapat diukur secara handal, yaitu nilai wajar atau arus kas dari item yang dilindung nilai yang dapat diatribusikan pada risiko yang dilindung nilai, dan nilai wajar instrumen lindung nilai tersebut harus dapat diukur secara andal.
  • Lindung nilai dinilai secara berkesinambungan dan ditentukan bahwa efektivitasnya sangat tinggi sepanjang periode pelaporan keuangan dimana lindung nilai tersebut ditetapkan

Lindung nilai dianggap sangat efektif jika kedua kondisi di bawah ini terpenuhi:

a) Pada saat dimulainya lindung nilai dan periode-periode sesudahnya, lindung nilai tersebut diharapkan akan sangat efektif untuk saling hapus terhadap perubahan nilai wajar atau arus kas yang diatribusikan pada risiko yang dilindung nilai selama periode lindung nilai tersebut. Harapan tersebut dapat ditunjukkan melalui beberapa cara, termasuk dengan:
a.  Membandingkan perubahan nilai wajar atau arus kas di masa lalu dari item yang dilindung nilai yang diatribusikan pada risiko yang dilindung nilai dengan perubahan nilai wajar atau arus kas di masa lalu dari instrumen lindung nilai; atau
b. Menunjukkan korelasi statistik yang tinggi antara nilai wajar atau arus kas dari item yang dilindung nilai dengan nilai wajar atau arus kas dari instrument lindung nilai. Entitas dapat memilih rasio lindung nilai selain satu banding satu dalam rangka meningkatkan efektivitas lindung nilai.

b)    Hasil aktual dari lindung nilai berada dalam kisaran 80 – 125% .

2_Images_6_ FUTURUM - Derivatif dan Lindung Nilai bagian 1

Sumber: Slide presentasi BDO: PSAK 55, Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran.

Bagi perusahaan Wajib Pajak yang tidak “memanfaatkan” akuntansi lindung nilai, bagaimana menyikapi laba atau rugi dari perubahan nilai wajar kontrak forward valas antar tanggal laporan keuangan? Penjelasan lebih lanjut akan dipaparkan dalam bagian kedua dari artikel ini.

(bersambung)

Sumber :

[1]. Eiteman, David K., Arthur I. Stonehill dan Michael H. Moffett. Multinational Business Finance. Boston: Pearson Education, Inc., 2007. Halaman 253.

[2]. Dalam istilah akuntansi teknis, mata uang asing yang dimaksud di sini adalah mata uang di luar mata uang fungsional (functional currency). Misalnya, mata uang fungsional PT A di Indonesia pada umumnya adalah dalam mata uang Rupiah. Dengan demikian, transaksi dalam mata uang selain mata uang Rupiah, akan memberikan eksposur transaksi terhadap PT A.

[3]. Menurut Eiteman, Stonehill dan Moffett (2007, halaman 269), pemilihan strategi yang mana yang akan diambil oleh PT A akan tergantung pada (1) tingkat toleransi resiko PT A, dan (2) perkiraan atau ekspektasi PT A terhadap arah dan seberapa jauh kurs USD akan bergerak dalam jangka waktu 2 bulan ke depan, atau dari titik waktu penyerahan surat penawaran harga sampai pelunasan piutang dagang.

[4].  Ikatan Akuntan Indonesia pada tahun 2010 telah menerbitkan
• Eksposure Draft PSAK 50 (Revisi 2010) tentang Instrumen Keuangan: Penyajian, yang mengadopsi IAS 32 (2009), Financial Instruments: Presentation, dengan beberapa pengecualian.
• Eksposure Draft PSAK 60 (2010) tentang Instrumen Keuangan: Pengungkapan, yang mengadopsi International Financial Reporting Standards (IFRS) 7 (2009), Financial Instruments: Disclosures, dengan beberapa pengecualian.

[5]. http://www.bankmandiri.co.id/article/312261278522.asp?article_id=312261278522.

[6]. Mengingat kontrak forward pada dasarnya adalah kesepakatan kedua belah pihak, tentunya jangka waktu transaksi forward valas dapat disesuaikan lebih dari 1 tahun.

[7]. Kontrak forward yang diperdagangkan di bursa dikenal sebagai futures, yang telah distandarisasi baik menyangkut jumlah, mata uang, tanggal jatuh tempo, dan lain-lain. Pasar valas sendiri adalah suatu pasar keuangan yang terdesentralisasi secara global untuk mata uang yang diperdagangkan. Pusat-pusat keuangan di seluruh dunia berfungsi sebagai jangkar perdagangan di antara berbagai tipe pembeli dan aktivitas jual-beli selama 24 jam. Pasar valas adalah pasar keuangan yang paling likuid di dunia, dengan pemain mencakup bank-bank besar, bank sentral, investor institusional, spekulator mata uang, perusahaan-perusahaan, pemerintah, institusi keuangan lainnya, dan investor retail.

[8]. Eksposure Draft PSAK 60 (2010) paragraf 28 menyebutkan bahwa suatu entitas harus mengklasifikasi pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hierarki nilai wajar yang mencerminkan pentingnya input yang digunakan dalam melakukan pengukuran.

[9]. Trombley, Mark A. Accounting for Derivatives and Hedging. New York: The McGraw-Hill, 2003. Halaman 131.

[10]. Pada tanggal dilakukan kontrak forward, nilai wajar kontrak derivatif adalah nol.

[11]. Pembahasan perpajakan dalam artikel ini tidak terkait dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-12/PJ.313/1993 tentang Perlakuan Pajak atas Transaksi Forward Sales Valas, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-03/PJ.43/1998 tentang Perlakuan Perpajakan Penghasilan Bunga (Bunga Deposito) terhadap Premi Swap dan Forward, karena isu yang menjadi pembahasan berbeda.

[12]. nternational Financial Reporting Standard 13, Fair Value Measurement. Mei 2011. Pasal 2 dan 3.

[13]. Standar Akuntansi Internasional lebih menitikberatkan pada pendekatan aset-liabilitas (asset-liability approach) dibandingkan pendekatan (memadankan) pendapatan-biaya (matching revenue-expense approach).

[14]. PSAK Nomor 1 (Revisi 2009). Penyajian Laporan Keuangan. Paragraf 24 dan 25.

[15]. PSAK Nomor 1 (Revisi 2009), Penyajian Laporan Keuangan menyatakan dalam paragraf 10 dan 11 bahwa seluruh 6 (enam) komponen laporan keuangan, termasuk neraca, laporan laba rugi komprehensif selama periode, merupakan satu kesatuan, bahkan dipertegas entitas menyajikan semua komponen laporan keuangan lengkap dengan tingkat keutamaan yang sama.

[16]. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 1 (Revisi 2009). Penyajian Laporan Keuangan. Pasal 24 dan 25. Pasal berikutnya mengatur soal materialitas yang tentunya perlu diperhatikan juga, artinya suatu transaksi dapat saja diakui dengan dasar kas, kalau tidak material, akan tetapi tetap saja untuk keseluruhan, stelsel/dasar akrual yang harus digunakan. Stelsel/dasar sendiri mengacu kepada keseluruhan atau sistem pembukuan dan bukan hanya diterapkan pada satu atau beberapa transaksi.

[17]. International Accounting Standards Board telah menerbitkan Eksposure Draft ED/2010/13 tentang Hedge Accounting pada bulan Desember 2010 yang bertujuan menyederhanakan akuntansi lindung nilai.

[18]. Marie Lione dalam artikel tanggal 5 September 2008 berjudul “Why CFOs Still Don’t Like Hedge Accounting” menyebutkan bahwa alasan yang sering diutarakan untuk tidak menetapkan suatu derivatif sebagai lindung nilai adalah adanya beban dokumentasi dan evaluasi yang terus menerus terhadap keefektifan lindung nilai. Dapat diunduh dari www.cfo.com/article.cfm/12076863.

[19].   Terdapat tiga hubungan lindung nilai, yang terdiri dari 3 (tiga) jenis:
a)    Lindung nilai atas nilai wajar (fair value hedge): suatu lindung nilai terhadap eksposur perubahan nilai wajar atas aset atau kewajiban yang telah diakui, atau komitmen pasti yang belum diakui, atau bagian yang telah diidentifikasi dari aset, kewajiban, atau komitmen past tersebut, yang dapat diatribusikan pada resiko tertentu dan dapat mempengaruhi laporan laba rugi.
b)    Lindung nilai atas arus kas (cash flow hedge): suatu lindung nilai terhadap eksposur variabilitas arus kas yang (i) dapat diatribusikan pada risiko tertentu yang terkait dengan aset atau kewajiban yang telah diakui (misalnya seluruh atau sebagian pembayaran bunga di masa datang atas utang dengan suku bunga variabel) atau yang dapat diatribusikan pada risiko tertentu yang terkait dengan prakiraan transaksi yang kemungkinan besar terjadi, dan (ii) dapat mempengaruhi laporan laba rugi.
c)    Lindung nilai atas investasi neto pada operasi di luar negeri sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 10: Transaksi dalam Mata Uang Asing dan PSAK 11: Penjabaran dalam Mata Uang Asing.

[20]. Isu perpajakan lainnya adalah apakah laba atau rugi dari bagian lindung nilai yang dinyatakan “tidak efektif” menurut penerapan akuntansi lindung nilai berdasarkan PSAK 50/55, apakah dapat diterima sebagian dari komponen penentuan penghasilan kena pajak oleh otoritas perpajakan?

Posted in ARTICLES & VIDEOS, FINANCIAL INSTRUMENTS.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.