SE-24/PJ/2018 PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS IMBALAN YANG DITERIMA OLEH PEMBELI SEHUBUNGAN DENGAN KONDISI TERTENTU DALAM TRANSAKSI JUAL BELI

CATATAN: TULISAN INI DIMUAT DI MAJALAH INDONESIAN TAX REVIEW VOLUME XI/EDISI 12/2019 DENGAN VERSI YANG AGAK DISEDERHANAKAN. MENGCOPY, MENGUTIP, MENYALIN BAIK SEBAGIAN ATAU KESELURUHAN TULISAN INI WAJIB MEMPEROLEH IJIN TERTULIS TERLEBIH DAHULU DARI PENULIS.

Pengantar

Pada akhir bulan November 2018, Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak menerbitkan Surat Edaran dengan judul di atas dengan Nomor Surat Edaran SE-24/PJ/2018 (“SE-24/2018”).

Maksud dari SE-24/2018 ini dikatakan untuk memberikan pedoman mengenai perlakuan perpajakan atas imbalan yang diterima oleh pembeli sehubungan dengan kondisi tertentu dalam transaksi jual beli.

Kalau diperhatikan, dari maksud di atas ada 3 (tiga) hal yang ingin diperjelas oleh Dirjen Pajak:

  1. [Bentuk] Imbalan apa saja yang diterima oleh pembeli
  2. Kondisi tertentu apa saja yang dimana imbalan tersebut diterima oleh pembeli
  3. Bagaimana perlakuan perpajakan untuk masing-masing imbalan dan kondisi tertentu di atas

Penting digarisbawahi bahwa baik dari judul maupun maksud dan tujuan SE-24/2018, SE-24/2018 hanya mengatur hal – hal terkait perlakuan perpajakan dalam konteks transaksi jual-beli, dimana hubungan antara satu pihak dan pihak lainnya, adalah sebagai pihak penjual dan pihak pembeli.

Pembahasan

Tulisan dibagi menjadi 2 (dua) bagian, dimana:

  • Bagian Pertama menjelaskan pemahaman atas transaksi jual beli.
  • Bagian Kedua, menjelaskan perlakuan perpajakan terkait bentuk-bentuk imbalan atas pencapaian syarat tertentu.

 

Bagian I: Transaksi Jual-Beli

Pertama-tama, akan diuraikan di sini pemahaman mengenai transaksi jual-beli yang menjadi konteks dari pemberian imbalan dengan kondisi tertentu dalam SE-24/2018. Ini perlu diketahui agar diketahui bahwa istilah “transaksi jual-beli” juga memiliki banyak jenis dalam praktik dan pengaturannya, termasuk dalam akuntansi atau pelaporan keuangan.

Dalam kegiatan bisnis, terutama dalam perdagangan eceran atau ritel barang, transaksi antara dua pihak, bisa melibatkan:

Transaksi beli-jual secara putus. Di sini, artinya, pada saat penyerahan barang, resiko yang melekat pada kepemilikan dan pengendalian atas barang beralih dari pihak penjual ke pihak pembeli. Pada umumnya, ditunjukkan adanya pengakuan persediaan (diikuti dengan pengakuan hutang usaha apabila transaksi pembelian dilakukan secara kredit) pada pembukuan pihak pembeli dan pengakuan pendapatan (diikuti dengan pencatatan akun piutang usaha apabila transaksi penjualan dilakukan secara kredit).  Secara umum, dapat dikatakan bahwa dalam transaksi beli-jual putus, pihak pembeli menanggung resiko atas 3 (tiga) hal setelah titik penyerahan, yaitu:

  1. Resiko persediaan (inventory risk)

Di sini resiko terkait persediaan barang, misalnya, kehilangan, kerusakan barang maupun kemasan, kadaluarsa, tidak lakunya barang yang mengakibatkan slow-moving, menjadi tanggungan pihak pembeli.

  1. Resiko permintaan barang (demand risk)

Artinya setelah titik penyerahan, ada atau tidak-adanya permintaan konsumen atas barang tersebut, akan menjadi resiko yang ditanggung pihak pembeli. Tentunya, pihak pembeli sudah memperhitungkan resiko ini, artinya, pihak pembeli telah memiliki pengalaman atau sebelumnya sudah melakukan survei pasar untuk memastikan adanya tingkat permintaan barang dari pihak konsumen sehingga persediaan barang tidak menumpuk atau menjadi slow-moving atau bahkan non-moving.

Sejalan dengan resiko persediaan, dalam beberapa kondisi dan situasi tertentu, pihak pembeli dapat tetap mengembalikan barang-barang yang tidak laku kepada pihak penjual, sepanjang syarat dan ketentuan pengembalian barang tersebut dituangkan dan disepakati dalam perjanjian jual-beli. Dalam konteks transaksi jual-beli putus, istilah “pengembalian barang” tidak tepat, karena prinsipnya barang sudah menjadi milik pihak pembeli sejak titik penyerahan. Dalam hal terjadi “pengembalian barang” yang tidak laku, maka yang terjadi adalah transaksi penjualan kembali, namun pihak yang bertransaksi adalah kebalikan dari transaksi jual-beli yang pertama. Pihak pembeli, awalnya, sekarang dalam transaksi penjualan kembali, menjadi pihak penjual. Transaksi penjualan kembali, tetap merupakan transaksi jual-beli, sehingga perlakuan perpajakan dalam SE-24/2018 dapat tetap berlaku.

  1. Resiko piutang (credit risk)

Pihak pembeli setelah menerima barang dari pihak penjual, selanjutnya akan mengupayakan menjual kembali barang-barang tersebut kepada pihak lainnya, yang dapat berupa konsumen akhir (end consumer). Penjualan ini dapat dilakukan secara tunai atau secara kredit. Apabila penjualan dilakukan secara kredit, maka resiko ketidak-tertagihan (non-collectibility) atas piutang usaha menjadi tanggungan resiko sepenuhnya pihak pembeli. Apabila piutang usaha tersebut menjadi macet, tentunya pihak pembeli tidak bisa menagihkan kembali kepada pihak penjual.

Walaupun antara pihak pemilik barang dan pihak lainnya terjadi transaksi jual-beli, namun pihak lainnya, dapat merupakan atau bertindak sebagai “agen” dari pihak pemilik barang. Dalam konteks ini, perlu dicermati apakah pihak lainnya itu merupakan “agen” atau bertindak sebagai “prinsipal”.

Gambaran di bawah ini menunjukan hal-hal terkait pengendalian dan resiko persediaan, kemampuan untuk menetapkan harga jual dan tanggung jawab pemenuhan janji kepada konsumen, yang apabila dipenuhi, dapat mengarah bahwa pihak lainnya tersebut bertindak sebagai “prinsipal” [1]:

Sumber : Revenue Issues In-Depth, Edisi kedua, Mei 2016, KPMG, Halaman 263.

Dalam SE-24/2018, ternyata tidak melihat apakah pihak yang menerima barang dalam transaksi jual-beli merupakan “prinsipal” atau “agen”, karena dalam dalam Bagian E.1 Materi terkait pengertian Penjual dan Pembeli, diberikan definisi:

  1. Penjual adalah pihak yang menjual produknya kepada pembeli termasuk produsen, distributor, dan agen.
  2. Pembeli adalah pihak yang membeli produk dari Penjual untuk dijual kembali termasuk distributor, agen, dan retailer.

Walaupun tidak ada pengertian lebih lanjut yang diberikan terkait apakah itu distributor, agen dan retailer, namun, tampaknya SE-24/2018 tidak terlalu menekankan apakah pihak penerima barang melalui transaksi jual-beli ini merupakan “prinsipal” atau “agen” dari pihak yang menyerahkan barang. Sepanjang ada transaksi jual-beli, yang didukung oleh adanya tagihan dari pihak yang menyerahkan barang kepada pihak yang menerima penyerahan barang, maka ini termasuk dalam cakupan isi ketentuan SE-24/2018.

Namun, dalam praktik transaksi jual-beli sehari-hari, selain transaksi jual-beli putus, ada juga:

  • transaksi titip-jual atau banyak dikenal sebagai konsinyasi. Di sini pada saat penyerahan barang dari satu pihak yang menyerahkan barang kepada pihak yang menerima barang, belum terjadi pengakuan transaksi jual-beli atas barang, atau terjadinya hutang-piutang usaha antara kedua belah pihak. Kepemilikan serta resiko barang sepenuhnya masih di tangan pihak yang menyerahkan barang. Resiko yang dimaksud di sini juga mencakup ketiga resiko yang diuraikan di atas, yaitu resiko persediaan, resiko permintaan barang dan resiko piutang. Pihak yang dititip-jual pada umumnya memiliki tempat usaha luring/fisik (offline) maupun daring (online), dimana barang-barang yang dititip-jual tersebut akan dipajang untuk dapat dilihat, dipasarkan dan dibeli oleh pihak konsumen. Karena sifatnya titip-jual, maka pengakuan transaksi jual-beli baru dilakukan pada saat barang yang dititip-jual tersebut, telah terjual kepada pihak konsumen. Dalam praktiknya, dapat disepakati pelaporan hasil penjualan kepada pihak pemilik barang dilakukan secara periodik, misalnya harian, mingguan atau bulanan. Pelaporan ini akan diikuti dengan penagihan hasil penjualan oleh pihak pemilik barang kepada pihak yang dititip-jual.

Dalam isi ketentuan SE-24/2018, tidak disebutkan secara spesifik apakah transaksi titip-jual termasuk dalam cakupan SE-24/2018. Menurut hemat penulis, karena transaksi titip-jual barang ini, akan melibatkan juga transaksi jual-beli untuk barang yang terjual pada akhirnya, maka SE-24/2018 hanya akan diterapkan pada transaksi jual-beli yang terjadi di kemudian hari, yaitu setelah bang terjual kepada konsumen akhir. Transaksi jual-beli ini akan didukung oleh adanya penagihan hasil penjualan dari pihak pemilik barang kepada pihak yang dititip-jual atas barang yang nyata-nyata terjual.

  • Transaksi jual-beli dimana pihak pemilik barang langsung menjualkan barang-nya kepada pihak konsumen, namun tempat penjualan dikelola oleh pihak lainnya. Artinya pihak lainnya di sini, tidak bertindak sebagai pembeli barang, namun hanya menyediakan tempat, baik yang berupa fisik (seperti di pameran, podium, food court) maupun non-fisik (misalnya laman/platform pemasaran online, atau umum dikenal sebagai marketplace), dimana pihak pemilik barang langsung memajang barang dan berinteraksi dengan konsumen terkait penjualan. Namun demikian, pembayaran dari konsumen pada umumnya masuk terlebih dahulu ke rekening bank atau kas pihak pengelola (atau penyedia platform pemasaran). Pihak pengelola kemudian akan membayarkan hasil penjualan barang tersebut kepada pihak pemilik barang, yang pada umumnya, pembayaran hasil penjualan tersebut akan dipotong dengan komisi atau biaya administrasi lainnya. Dalam bentuk yang lainnya, hasil penjualan dapat dibayarkan secara utuh dari pihak konsumen kepada pihak pemilik barang, namun pihak pemilik barang wajib membayar biaya sewa tempat untuk periode penempatan barang kepada pihak pengelola atau pemilik tempat atau platform pemasaran.

Di sini, kalau diperhatikan bahwa tidak terjadi transaksi jual-beli antara pihak pemilik barang dengan pihak pengelola atau pemilik tempat atau penyedia platform pemasaran, walaupun secara aliran dana, uang hasil penjualan barang akan masuk terlebih dahulu kepada pihak pengelola atau pemilik tempat, sebelum dibayarkan lebih lanjut ke pihak pemilik barang.

Dalam hal ini, SE-24/2018 dapat dikatakan tidak mencakup transaksi di atas, karena antara pemilik barang dan pihak pengelola tidak terjadi transaksi jual-beli.

  • Transaksi pengaturan tagih-dan-simpan (bill-and-hold arrangement)

Dalam PSAK 72 “Pendapatan Kontrak Pelanggan”, paragraf PP79, disebutkan bahwa:

Pengaturan bill-and-hold adalah kontrak di mana entitas menagih pelanggan untuk suatu produk tetapi entitas mempertahankan kepemilikan fisik produk hingga produk tersebut dialihkan kepada pada waktu tertentu di masa depan. Sebagai contoh, pelanggan dapat meminta entitas menyepakati kontrak karena kurang tersedianya tempat untuk produk atau karena keterlambatan jadwal produksi pelanggan.

Terkait apakah dalam pengaturan bill-and-hold ini dapat diakui sebagai transaksi jual-beli dan telah ada pengakuan pendapatan, PSAK 72 memberikan kriteria yang perlu dipenuhi untuk pihak pembeli guna menentukan apakah telah memperoleh pengendalian (control) atas barang tersebut. Dengan demikian, walaupun ada penagihan dari pihak penjual kepada pihak pembeli, tidak dapat serta-merta diartikan telah ada transaksi jual-beli dan pengakuan pendapatan.

Yang menarik dari pengaturan bill-and-hold ini, kalaupun ditentukan bahwa pendapatan dari pengaturan ini dapat diakui, ada kemungkinan pihak penjual justru pada saat yang sama juga memberikan jasa penyimpanan kepada pihak pembeli, dimana ini merupakan suatu kewajiban pelaksanaan (performance obligation) terpisah yang perlu dialokasikan sebagian dari harga transaksi penjualan.

Dari uraian Bagian I: Transaksi Jual-Beli ini, tampak bahwa dalam analisa apakah imbalan yang diberikan dalam kondisi tertentu, perlu dipahami terlebih dahulu transaksi jual beli yang mana yang dimaksudkan, karena “kondisi tertentu yang terjadi” dalam SE-24/2018 wajib dalam “transaksi jual-beli” (Bagian E.2 Materi), dimana disebutkan

Kondisi tertentu yang terjadi dalam transaksi jual-beli merupakan keadaan atau peristiwa yang dapat mengakibatkan adanya pemberian imbalan dari Penjual kepada Pembeli sehubungan dengan transaksi jual beli berdasarkan perikatan tertulis dan/atau tidak tertulis. Kondisi tertentu yang dimaksud antara lain:

  1. Pencapaian syarat tertentu.
  2. Penyediaan ruang dan/atau peralatan tertentu.
  3. Penerimaan kompensasi yang diterima sehubungan dengan transaksi jual beli.

Bagian II: Perlakuan Perpajakan atas Imbalan atas Pencapaian Syarat Tertentu (E.3 SE-24/2018)

Bagian kedua artikel ini dibagi menjadi 2 sub-bagian,

Sub-bagian pertama menjelaskan terkait pencapaian syarat tertentu.

Sub-bagian kedua menjelaskan perlakuan perpajakan atas imbalan atas pencapaian syarat tertentu tersebut.

Kita mulai dengan sub-bagian pertama: Imbalan yang diterima oleh Pembeli terkait tercapainya syarat tertentu.

Pengertian imbalan di sini erat dikaitkan dengan “penghargaan” yang diterima atau diperoleh oleh Pembeli sehubungan dengan keberhasilan Pembeli untuk mencapai syarat tertentu yang dituangkan dalam perikatan tertulis dan/atau tidak tertulis, atau kadang disebut sebagai kesepakatan atas trading terms. Termasuk dalam pengertian penghargaan, adalah bonus yang diberikan oleh Penjual kepada Pembeli.

Penghargaan di sini diberikan karena pihak Pembeli karena telah berhasil mencapai syarat tertentu, dimana “keberhasilan” ini dapat berupa:

  • Pembelian oleh Pembeli mencapai jumlah tertentu. Karena ini disebutkan pembelian, berarti adalah jumlah nilai penjualan barang oleh pemilik barang (vendor/pemasok) kepada pembeli barang (yang umumnya bukan konsumen akhir). Dalam hal ini, pada praktiknya, apabila jumlah Order Pembelian (Purchase Order atau disingkat PO) berhasil mencapai jumlah nilai tertentu dalam satu periode yang ditentukan, atau dikenal juga sebagai angka Selling-In. Penghargaan yang diberikan bisa didasarkan pada persentase tertentu dari kelebihan nilai PO di atas target nilai PO dalam satu periode (misalnya 1 tahun). Sebagai ilustrasi:
Penghargaaan Target Nilai PO (dalam Rupiah) dalam 1 tahun Perhitungan (dalam Rupiah)
10.000.000.000
1,0% 10.000.000.000 1,0% x Rp 10.000.000.000
3,0% 15.000.000.000 3,0% x Rp 5.000.000.000
5,0% Di atas 15.000.000.000 5,0% x Nilai PO di atas Rp 15.000.000.000
  • Penjualan oleh Pembeli mencapai jumlah nilai tertentu. Istilahnya adalah Selling-Out, dimana ini merupakan angka penjualan dari pihak Pembeli kepada konsumen akhir atau pihak ketiga lainnya. Angka selling-out dapat menjadi ukuran imbalan karena apabila angka ini tinggi, artinya barang tersebut laku terjual, dimana dalam usaha penjualan kepada konsumen akhir, pihak Pembeli pada umumnya melakukan usaha-usaha marketing, advertising dan promosi guna menarik konsumen untuk membeli. Sebagai contoh, usaha-usaha pemasaran dengan melakukan komunikasi dan engagement kepada konsumen akhir melalui kanal-kanal digital maupun non-digital, online atau offline advertising, misalnya media sosial (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube), memasang iklan di Facebook Ads atau Google Ads, memasang display di billboard atau di standee, kampanye PPC atau CPM (pay per click, atau cost per impression), memasing iklan di radio atau televisi, mengirim email atau sms (short message service), penggunaan KOL (Key Opinion Leader) dan influencer, mencetak flyer, mempercantik gerai, mengadakan bazaar/pameran, atau meletakkan barang pada lokasi-lokasi yang relatif mudah dilihat oleh konsumen. Angka selling-out yang tinggi juga berarti, membawa potensi bagi pihak Pembeli untuk memesan kembali barang dari pihak pemilik barang atau vendor barang tersebut. Atas usaha-usaha marketing dan promosi ini, tentunya pihak Pembeli mengeluarkan dana yang jumlah yang tidak kecil, guna mendatang traffic dan quality leads guna mendukung kenaikan penjualan/selling-out. Wajar apabila pihak Pembeli kemudian berusaha memperoleh imbalan atas usaha dan aktivitas pemasaran yang telah dilakukan, dari pihak Penjual.
  • Pelunasan tagihan oleh Pembeli sesuai jangka waktu tertentu.

Imbalan ini banyak terkait dengan menjaga cash flow bagi pihak pemasok. Dengan memberikan insentif kepada pihak pembeli agar dapat melakukan pembayaran tagihan sesuai TOP (terms of payment), yaitu jatuh tempo tagihan, maka pihak pemasok dapat mengatur cash flow-nya juga lebih baik, termasuk pembayaran kepada pihak ketiga terkait pembelian bahan mentah atau bahan-bahan pendukung produksi, dan biaya-biaya overhead.

Pembelian barang pada umumnya dilakukan secara kredit, misalnya, 30 hari sejak tanggal tukar faktur, artinya pihak pemasok secara tidak langsung memberikan pembiayaan (financing) kepada pihak Pembeli. Dalam istilah dunia keuangan, umum dikenal sebagai vendor financing. Dari sudut pandang pihak Pembeli, semakin lama, tagihan pemasok dibayar, berarti pihak Pembeli dapat untuk sementara menyimpan uang hasil penjualan dalam instrumen-instrumen keuangan yang memberikan pendapatan bunga, atau bahkan dapat diputar terlebih dahulu untuk pembiayaan pembelian barang lainnya.

Di sini, pihak pemasok guna memastikan bahwa pihak Pembeli dapat melakukan pembayaran tagihan sesuai tanggal jatuh tempo atau bahkan bisa lebih awal, perlu untuk memberikan insentif berupa diskon dari jumlah tagihan.

Misalnya, di negara-negara maju, umum ditemukan adanya imbalan yang diberikan pihak Pemasok kepada Pembeli : n/30, 2%/10. Ini artinya bahwa terms of payment dari tagihan adalah 30 hari, dan apabila pihak pembeli melakukan pelunasan tagihan dalam 10 hari, maka pihak pembeli dapat memperoleh diskon sebesar 2% dari jumlah tagihan.

Yang menarik dari SE-24/2018, terdapat pada Bagian E.Materi Pasal 3.b, dimana disebutkan bahwa[2]:

Imbalan yang diterima atau diperoleh Pembeli sehubungan pencapaian syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa uang, barang, dan/atau pengurang kewajiban.

Jadi pemberian imbalan yang dari pihak Penjual kepada pihak Pembeli, dapat diwujudkan dalam bentuk :

  • Uang
  • Barang (Catatan: di sini, barang yang dimaksud bisa merupakan barang yang sama yang ditransaksikan, atau bahkan barang yang lain sama sekali.)
  • Pengurang kewajiban (Catatan: tampaknya SE-24/2018 menyamakan pengurang kewajiban dengan uang).

Sebagai contoh: Pihak Penjual memiliki piutang usaha sebesar Rp 500 juta yang berasal dari transaksi penjualan barang kepada pihak Pembeli, sehingga dilain pihak, pihak Pembeli mencatat adanya utang usaha sebesar Rp 500 juta kepada Penjual.

Pada saat Penjual memberikan imbalan kepada Pembeli karena Pembeli berhasil memenuhi syarat tertentu (baik terkait keberhasilan mencapai target pembelian, penjualan maupun pelunasan tagihan dalam jangka waktu tertentu), di sini, Pembeli akan mengirimkan tagihan imbalan tersebut, katakan Rp 100 juta, kepada Penjual, sehingga Pembeli mencatat piutang usaha sebesar Rp 100 juta kepada Penjual. Saldo piutang usaha inilah yang di-net-kan dengan hutang usaha kepada Penjual, sehingga Pembeli hanya berkewajiban melakukan transfer atas sisa saldo hutang usaha sebesar Rp 400 juta (yaitu Rp 500 juta dipotong Rp 100 juta).

Secara arus kas, melalui proses netting-off ini, Pembeli tidak perlu melakukan transfer sebesar Rp 500 juta sebagai pelunasan utang usaha, dan lalu menerima Rp 100 juta dari Penjual. Hal ini dilihat lebih efektif untuk memastikan bahwa piutang usaha tersebut terbayar seketika. Pada dasarnya, dapat-tidaknya pihak Pembeli melakukan netting-off ini, perlu memperoleh kesepakatan atau persetujuan dari Penjual secara tertulis.

Di sini dalam Sub-bagian Kedua akan dijelaskan : Perlakuan Perpajakan atas Imbalan yang diterima oleh Pembeli terkait tercapainya syarat tertentu.

Menilik isi Bagian E.Materi Pasal 3.c SE-24/2018,  SE-24/2018 membagi imbalan yang diberikan oleh pihak Penjual atau pemasok barang, dibedakan yaitu apakah ada jasa yang terlibat atau tidak. Pasal 3.c secara eksplisit memasukkan kata “jasa manajemen” walaupun tidak ada definisi diberikan atau apa yang dimaksudkan dengan jasa manajemen dalam konteks SE-24/2018, atau jasa manajemen ini mengacu ke peraturan perpajakan yang mana.

Penulis mencatat bahwa definisi jasa manajemen menurut pajak, dapat ditemukan dalam:

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-35/PJ/2010 tentang Pengertian Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan Dengan Penggunaan Harta, Jasa Teknik, Jasa Manajemen, dan Jasa Konsultan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, definisi jasa manajemen adalah jasa dengan ikut serta secara langsung dalam pelaksanaan atau pengelolaan manajemen.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-08/PJ.222/1984 tentang Jasa Tekhnik dan Jasa Manajemen menurut Pasal 23 dan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984, dimana jasa manajemen adalah pemberian jasa dengan ikut serta secara langsung dalam pelaksanaan manajemen dalam balas jasa berupa imbalan imbalan manajemen (“management fee”). Definisi yang sama dapat ditemukan pula dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-178/PJ./2006 tanggal 26 Desember 2006 mengenai Pengertian tentang Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta dan Jenis Jasa Lain.

Apabila dibaca definisi kedua jasa manajemen kedua, menurut hemat penulis, kurang tepat untuk diterapkan dalam pemahaman jasa manajemen yang dimaksudkan dalam Bagian E.3 Materi huruf c, karena tentunya pihak Pembeli tidak terlibat atau tidak melakukan pengelolaan manajemen apapun dengan pihak Penjual. Kegiatan marketing, promosi dan advertising pihak Pembeli pada umumnya dilakukan dalam kendali penuh pihak Pembeli, walaupun pihak Penjual bisa saja memberikan masukan atau memasok gambar-gambar produk kepada pihak Pembeli.

Baiknya kedepan, ada klarifikasi lebih lanjut dari Direktur Jenderal Pajak terkait pengertian jasa manajemen dalam konteks SE-24/2018.

Sebagai latar belakang pembahasan di sini, akan digunakan bahwa asumsi bahwa baik penerima imbalan dan pemberi imbalan adalah Wajib Pajak Badan Dalam Negeri.

  1. Imbalan diberikan oleh pihak Penjual tanpa ada keterlibatan jasa manajemen.

1.1             Pajak Penghasilan.

  1. Imbalan diberikan dalam bentuk uang atau pengurang kewajiban.

Mengacu ke isi SE-24/2018, pihak Penjual wajib untuk memotong Pajak Penghasilan sebesar 15% dan menerbitkan bukti potong kepada pihak Pembeli. Pasal 23 paragraf (1) poin a angka 4 dari Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) menyatakan bahwa pemotongan pajak penghasilan 15% diterapkan atas imbalan. Tarif pemotongan pajak juga disebutkan pada Pasal 3 paragraf (2) huruf c dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-11/PJ/2015 terkait dengan Pengenaan Pajak Penghasilan atas Hadiah dan Penghargaan.

Apabila dilihat dari E.Materi 3.b. ada disebutkan bahwa :

Termasuk dalam pengertian penghargaan yaitu bonus yang diberikan Penjual kepada            Pembeli sehubungan pencapaian syarat tertentu.

  1. Imbalan diberikan dalam bentuk barang.

E.Materi 3.d.1).b) menyebutkan bahwa:

Dalam hal penghargaan diberikan dalam bentuk barang, maka Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dihitung berdasarkan nilai kesepakatan yang tercantum dalam perikatan. Dalam hal nilai kesepakatan tidak diketahui, maka DPP dihitung berdasarkan nilai pasar.

Di sini kita lihat walaupun imbalan diberikan dalam bentuk barang, namun SE-24/2018 tetap akan mengenakan Pajak Penghasilan dengan menerapkan tarif pemotongan 15% atas DPP barang, dimana DPP barang pertama-tama mengacu ke nilai kesepakatan imbalan yang disebutkan dalam perjanjian antara pihak Penjual dan pihak Pembeli. Kalaupun ini tidak disebutkan secara eksplisit dalam perjanjian atau kesepakatan pemberian imbalan, maka DPP barang yang bersangkutan akan mengacu ke nilai pasar. Tentunya pencarian nilai pasar sendiri menimbulkan usaha tambahan bagi kedua belah pihak, terutama apabila barang imbalan tersebut bukan merupakan barang dagangan yang sama yang dijual oleh pihak Penjual kepada pihak Pembeli. Kalaupun menggunakan barang yang sama, masih ada potensi perdebatan apakah digunakan biaya perolehan (cost) atau harga jual eceran (retail selling price).

1.2             Pajak Pertambahan Nilai

  1. Imbalan dalam bentuk uang atau pengurang kewajiban.

Terkait pemberian imbalan dalam bentuk uang, atau pengurang kewajiban (yang dalam SE-24/2018, disamakan dengan uang), SE-24/2018 tampaknya mengacu ke Undang-undang PPN[3] dimana berdasarkan Pasal 4A paragraf (2) huruf d, uang dinyatakan bukan merupakan subjek PPN atau tidak dikenai PPN. Dengan demikian, ditegaskan dalam E.Materi 3.d. 2) b) bahwa:

Penghargaan yang diwujudkan dalam bentuk pemberian berupa uang dan/atau pengurang kewajiban oleh Penjual kepada Pembeli tidak dikenai PPN.

  1. Imbalan dalam bentuk barang.

Sepanjang menyangkut barang, maka apakah terkena PPN atau tidak, tentunya ini perlu dlihat :

  • Apakah barang tersebut merupakan objek PPN.
  • Apakah pihak Penjual merupakan subjek PPN.

Apabila kedua hal di atas terpenuhi, maka transaksi pemberian imbalan dalam bentuk barang merupakan objek PPN. Dengan demikian, pihak Penjual akan menerbitkan faktur pajak. Mengacu ke E.Materi 3.d. 1) b), diatur bahwa:

Dalam hal penghargaan diberikan dalam bentuk barang, maka Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dihitung berdasarkan nilai kesepakatan yang tercantum dalam perikatan. Dalam hal nilai kesepakatan tidak diketahui, maka DPP dihitung berdasarkan harga pasar.

Namun demikian, dalam SE-24/2018, tidak tercantum secara jelas atau acuan yang dipakai terkait rincian faktur pajak yang dimaksud berikut perlakuannya. Dalam konteks bahwa kalau barang yang bersangkutan dikaitkan sebagai pemberian secara cuma-cuma atau sebagai hadiah dan barang yang dimaksud adalah barang yang tidak sama dengan barang yang terlibat dalam transaksi jual-beli antara pihak Pembeli dan pihak Penjual, maka ada 2 kemungkinan:

  • Apabila pihak Pembeli yang membayar PPN Keluaran atas barang cuma-cuma tersebut, maka pihak Pembeli dalam memperlakukan PPN yang dibayar sebagai PPN Masukan. Perlakuan sebagai PPN Masukan ini ada kemungkinan dikoreksi oleh pihak fiskus, dengan argumentasi bahwa barang cuma-cuma tersebut tidak terkait secara langsung dengan kegiatan usaha Pembeli dan tidak adanya PPN Keluaran yang terkait barang tersebut (katakan, barang tersebut tidak dijual kembali). Namun akan berbeda, jika barang tersebut dapat dijual kembali kepada pihak lain, maka pihak Pembeli dapat saja mengajukan pendapat bahwa barang itu ada kaitannya dengan kegiatan usaha dan ada PPN Keluaran yang terkait.
  • Apabila pihak Penjual yang membayar PPN Keluaran atas barang cuma-cuma tersebut, besar kemungkinan pihak Penjual tidak dapat memperlakukan PPN yang dibayar tersebut sebagai PPN Masukan. Akibatnya, pihak Penjual akan membebankan PPN yang dibayarkan tersebut dalam biaya operasionalnya.
  1. Imbalan yang diberikan oleh Penjual dimana ada jasa [manajemen] yang terlibat.

Acuan yang dipakai adalah E.Materi 3.c, dimana disebutkan bahwa:

Imbalan yang diterima atau diperoleh Pembeli sehubungan pencapaian syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa uang, barang, dan/atau pengurang kewajiban merupakan imbalan atas jasa manajemen sepanjang dalam perikatan berupa kontrak kerja sama dicantumkan adanya aktivitas jasa dan terdapat :

  • Pengakuan penghasilan atas jasa; atau
  • Penagihan atas penyerahan jasa.

Sepintas kalau dibaca di atas, dalam SE-24/2018, sepanjang dalam perikatan kontrak kerja sama tercantum aktivitas jasa, maka ini masuk dalam pengertian jasa manajemen, dan bukan jasa lainnya. Terlepas perdebatan apakah jasa yang ada di kontrak ini bisa secara serta-merta masuk dalam kategori jasa manajemen, tentunya banyak bentuk-bentuk jasa di luar jasa manajemen, namun demikian, SE-24/2018 mengatur bahwa imbalan demikian yang diberikan oleh Penjual kepada Pembeli dianggap sebagai imbalan atas jasa manajemen. Dengan demikian, perlakuan perpajakannya akan  menjadi:

2.1             Pajak Penghasilan.

  1. Imbalan dalam bentuk uang atau pengurang kewajiban.

Undang-undang Pajak Penghasilan dalam Pasal 23 paragraf (1) huruf c angka 2 menyatakan pengenaan pemotongan pajak penghasilan sebesar 2% atas jasa manajemen.

  1. Imbalan dalam bentuk barang.

E.3 Materi e.1.)b.) SE-24/2018 mengatur bahwa dalam hal imbalan atas jasa manajemen diberikan dalam bentuk barang, DPP dihitung berdasarkan nilai kesepakatan yang tercantum dalam kontrak kerja sama. Dengan demikian, akan dikenai tarif pemotongan pajak penghasilan sebesar 2%.

Ini berbeda dengan sebelumnya di mana tidak ada yang mengatur bagaimana kalau dalam hal dalam kontrak tidak disebutkan nilai jasa tersebut, tapi misalnya, hanya disebutkan bahwa untuk jasa tersebut akan dibayarkan dalam bentuk barang sejumlah berapa unit.

Namun apabila mengacu ke E.Materi 3.d.b) SE-24/2018, mestinya tetap dalam satu artian bahwa dalam hal nilai kesepakatan tidak diketahui, maka DPP dihitung berdasarkan nilai/harga pasar.

Di sini, imbalan yang diberikan dalam bentuk barang, sepanjang barang tersebut diperjual-belikan atau ada pasarnya, tentunya penentuan nilai/harga barang tetap dapat dilakukan. Namun yang menjadi pertanyaan terkait harga pasar ini adalah:

  • apakah yang digunakan harga “beli” atau harga “jual” suatu barang, dimana pada umumnya, ada perbedaan selisih harga.
  • Di level mana penentuan harga ini, apakah di level pabrikan, level pedagang besar (wholesale)/grosir, level distributor atau level harga jual eceran (retail selling price).
  • Apakah di pasar luring (offline), atau di pasar marketplace/e-commerce (online).

2.2             Pajak Pertambahan Nilai

  1.     Imbalan diberikan dalam bentuk uang atau pengurang kewajiban.

Jasa manajemen tidak termasuk jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN berdasarkan Pasal 4A paragraf (3) UU PPN. Dengan demikian, faktur pajak wajib diterbitkan oleh wajib pajak penerima imbalan (pihak Pembeli), atau yang menagihkan imbalan ini kepada pihak Penjual.

  1. Imbalan diberikan dalam bentuk barang.

Jasa manajemen adalah jasa yang dikenai PPN, dan menurut ketentuan poin E.Matei 3.e.2).a).(3) SE-24/2018, disebutkan bahwa :

Pemberian imbalan dari Penjual kepada Pembeli atas jasa manajemen yang diwujudkan dalam bentuk pemberian BKP merupakan penyerahan yang terutang PPN, dan berlaku ketentuan:

  • Penjual yang sesuai dengan ketentuan merupakan PKP wajib memungut PPN yang terutang, membuat Faktur Pajak, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang atas penyerahan BKP; dan
  • DPP atas penyerahan BKP yaitu sebesar nilai penggantian atas jasa manajemen berdasarkan nilai kesepakatan yang tercantum dalam kontrak kerja sama.

SE-24/2018 tidak secara spesifik memberikan penjelasan terkait bagaimana rincian dari Faktur Pajak dan perlakuannya.  Kalau kita perhatikan, pemberian imbalan dalam bentuk barang, berarti:

  • Wajib Pajak Pembeli menyediakan jasa (manajemen) kepada Penjual.
  • Wajib Pajak Pembeli memperoleh barang dari Penjual sebagai imbalan atas penyediaan jasa (manajemen) di atas.

Dari kedua poin di atas, ada arus transaksi jasa (manajemen) dari Pembeli ke Penjual, dan ada arus barang sebaliknya, dari Penjual ke Pembeli. Atas kedua arus transaksi, dapat disimpulkan, bahwa masing-masing pihak, wajib menerbitkan Faktur Pajak, yaitu:

  • Pihak Pembeli, sebagai pihak pemberi jasa dan penerima barang dan imbalan, menerbitkan Faktur Pajak jasa kepada Penjual, dan sebaliknya,
  • Pihak Penjual, sebagai pihak penerima jasa dan pemberi barang dan imbalan, menerbitkan Faktur Pajak barang kepada Pembeli.

Masing-masing pihak dapat menggunakan Faktur Pajak yang diterima sebagai Faktur Pajak Masukan.

Namun demikian, dapat saja, dalam negosiasi tersebut, pihak Pembeli sebagai penerima barang dan imbalan, keberatan untuk melakukan pembayaran atas PPN barang. Kalau memang disepakati bahwa, pihak Penjual-lah yang melakukan pembayaran atas PPN Keluaran atas barang, maka Penjual tidak dapat melakukan klaim atas PPN Masukan, namun tetap dapat membiayakan PPN tersebut ke dalam perhitungan laba rugi fiskal pihak Penjual.

  1. Imbalan yang diterima oleh Pembeli atas penyediaan ruang dan/atau peralatan tertentu (Poin E.Materi 4. SE-24/2018)

Poin E.Materi 4.a. SE-24/2018 menjelaskan bahwa:

Berdasarkan perikatan jual beli, Penjual dapat meminta fasilitas kepada Pembeli berupa penyediaan ruang dan/atau peralatan tertentu untuk kepentingan Penjual, yang dapat berupa lantai untuk menempatkan barang dan rak pemajangan barang penjualan, termasuk rak, rak gantungan, dan/atau etalase untuk menaruh barang yang dipamerkan dalam rangka mendukung kegiatan pemasaran produk dari Penjual.

Dalam praktek industri perdagangan eceran (retail), pihak Pembeli, sebagai pihak yang berhubungan langsung dengan pihak konsumen akhir, kadang kala menyelenggarakan podium, bazar, pameran dagang untuk memasarkan dan menjual barang langsung ke konsumen di lokasi-lokasi tertentu. Jadi di sini, ada terjadi transaksi penjualan dengan pihak konsumen akhir. Pada umumnya, pihak retailer, akan perlu membayar biaya sewa tempat penyelenggaraan bazar tersebut dan mengeluarkan biaya-biaya untuk penyelenggaraan kegiatan penjualan, seperti booth, atau ruang pameran guna menarik lalu lintas pengunjung. Barang-barang dalam pameran tersebut dapat dibeli-putus dari pihak Penjual atau dititip-jual/konsinyasi dari pihak pemilik barang yang berpartisipasi dalam pameran. Untuk memastikan pengembalian biaya-biaya investasi pameran dan adanya keuntungan, pihak penyelenggara pameran, dapat:

  • Membebankan biaya penyediaan fasilitas kepada masing-masing peserta pameran, baik yang barang-nya dibeli-putus atau dititip-jual (konsinyasi).
  • Bagi-hasil dari hasil penjualan (skema revenue sharing) barang titip-jual, dimana pihak penyelenggara pameran berhak atas sekian persen tertentu dari hasil penjualan barang dari peserta pameran. Dalam hal ini, dapat saja dibaca bahwa skema revenue sharing tersebut secara tidak langsung, adalah imbalan yang diberikan oleh peserta pameran kepada pihak penyelenggara pameran atas penyediaan ruang dan fasilitas pameran, sehingga memungkinkan peserta pameran melakukan penjualan kepada konsumen akhir.
  • Menyewakan langsung masing-masing booth kepihak peserta pameran, dimana dalam hal ini, pihak penyelenggara pameran bertindak menjadi penyewa (dari pemilik pusat perbelanjaan atau pemilik lahan) dan sekaligus, menyewakan kembali ke pihak lainnya (dalam hal ini pihak peserta pameran).

Terkait penyediaan ruang dan/atau peralatan tertentu dan pemberian imbalan berupa uang, barang, dan/atau pengurang kewajiban yang diberikan oleh Penjual kepada Pembeli, Poin E.Materi 4. SE-24/2018 mengatur demikian:

  • Atas penyediaan fasilitas ruang, maka imbalan tersebut merupakan penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan bagi Pembeli. (E.Materi 4.b. SE-24/2018).
  • Atas penyediaan fasilitas peralatan tertentu, maka imbalan tersebut merupakan penghasilan dari

sewa sehubungan dengan penggunaan harta bagi Pembeli. (E.Materi 4.c. SE-24/2018)

Jadi SE-24/2018 menentukan bahwa imbalan tersebut merupakan penghasilan dari jasa persewaan, sehingga ketentuan Pajak Penghasilan dan PPN atas Jasa-lah yang berlaku atas transaksi tersebut.

Lebih jauh, diatur bahwa:

  • Imbalan diberikan Penjual sehubungan dengan persewaan tanah dan/atau bangunan.

3.1.1   Pajak Penghasilan

  1. Imbalan berupa uang atau pengurang kewajiban.

Penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan, menurut Pasal 4 paragraf (2) Undang-undang Pajak Penghasilan dikenakan pajak penghasilan final, dengan tarif sebesar 10%.

  1. Imbalan berupa barang.

Terlepas apapun bentuk imbalan tersebut, penghasilan yang berasal dari persewaan tanah dan/atau barang, tetap dikenakan pajak penghasilan final dengan tarif sebesar 10%. Perbedaannya hanya terletak pada penentuan DPP, dimana DPP dihitung berdasarkan nilai kesepakatan yang tercantum dalam perikatan.

Yang menarik dalam Poin E.Materi 4.d.1).b) SE-24/2018, tidak disebutkan bahwa apabila nilai kesepakatan tidak tercantum dalam perikatan, DPP mana yang perlu dipakai. Apakah ini terlewat oleh penyusun SE-24/2018, namun menilik semangat yang sama dalam SE-24/2018, dimana dalam kaitannya dengan Poin E. Materi 3. yaitu Imbalan atas Pencapaian Syarat Tertentu dan Perlakuan Perpajakannya, dimana disebutkan dalam Poin E.3.d.1).b), “…dalam hal nilai kesepakatan tidak diketahui, maka DPP dihitung berdasarkan harga pasar.”

Penentuan DPP atas imbalan berupa barang, kalaupun tidak disebutkan dalam kesepakatan perikatan, karena ini menyangkut persewaan tanah dan/atau bangunan, tentunya Pembeli dapat diminta untuk menunjukkan biaya sewa dan/atau biaya penyelenggaraan pameran yang timbul dan dibayarkan kepada pihak ketiga lainnya. Dengan demikian, referensi ke harga pasar, kemungkinan dapat dikaitkan dengan jumlah uang atau biaya yang timbul dan dibayarkan kepada pihak ketiga di atas.

3.1.2      Pajak Pertambahan Nilai

  1. Imbalan berupa uang atau pengurang kewajiban.

Persewaan tanah dan/atau bangunan dikenakan PPN, dengan demikian pihak Pembeli wajib menerbitkan Faktur Pajak kepada pihak Penjual.

  1. Imbalan berupa barang.

Dalam hal ini:

  • Pihak Pembeli akan menerbitkan Faktur Pajak atas imbalan kepada pihak Penjual, dan
  • Pihak Penjual menerbitkan Faktur Pajak atas barang kepada pihak Pembeli, karena di sini, pihak Pembeli dengan menerima pembayaran atas tagihan atas barang, secara tidak langsung, berarti pihak Pembeli juga melakukan transaksi pembelian barang dari pihak Penjual. Tentunya karena pembayaran imbalan dilakukan berupa barang, nilai pasar atas tagihan persewaan ruang berupa tanah dan/atau bangunan akan sama dengan nilai pasar barang yang diterima pihak Pembeli.

3.2       Imbalan diberikan Penjual sehubungan dengan sewa atas penggunaan harta.

3.2.1                Pajak Penghasilan.

  1. Imbalan berupa uang atau pengurang kewajiban.

Mengacu ke UU Pajak Penghasilan pasal 23 paragraf (1) huruf c angka 1, dimana pemotongan pajak penghasilan dikenakan atas sewa selain sewa atas tanah dan/atau bangunan, maka tarif yang berlaku adalah 2%.

  1. Imbalan berupa barang.

Pertanyaannya adalah apakah atas imbalan berupa barang tetap dikenakan pemotongan pajak penghasilan sebesar 2%, sama seperti apabila imbalan berupa uang atau pengurang kewajiban?

Poin E.Materi 4.e.1).b.) SE-24/2018 memberikan penjelasan bahwa dalam hal ini, DPP dihitung berdasarkan nilai kesepakatan yang tercantum dalam perikatan. Tentunya nilai kesepakatan yang dimaksud  adalah dalam  konteks transaksi tanpa hubungan istimewa (arms’-length), karena imbalan berupa barang, nilainya tidak akan jauh berbeda dengan nilai pasar barang tersebut. Menurut hemat penulis, pemotongan pajak penghasilan sebesar 2% tetap dikenakan atas DPP imbalan berupa barang, sebagaimana tercantum dalam perikatan.

3.2.2             Pajak Pertambahan Nilai.

  1. Imbalan berupa uang atau pengurang kewajiban.

Mengacu ke UU PPN pasal 4A paragraf (3) huruf c angka 1, dimana sewa sehubungan dengan penggunaan harta tidak dikecualikan dari pengenaan PPN, sehingga atas penyerahan jasa sewa tersebut oleh pihak Pembeli kepada pihak Penjual merupakan penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai PPN.

  1. Imbalan berupa barang.

Poin E.Materi 4.e.2).)a).(3) SE-24/2018 mengatur bahwa pemberian imbalan dari Penjual kepada Pembeli atas jasa sewa sehubungan dengan penggunaan harta yang diwujudkan dalam bentuk pemberian BKP merupakan penyerahan yang terutang PPN. Dengan demikian:

  • Pihak Pembeli, atau penerima imbalan dan penerima barang, akan menerbitkan Faktur Pajak atas imbalan atas penghasilan berupa jasa persewaan atas penggunaan harta.
  • Pihak Penjual, atau pemberi imbalan dan pemberi barang, akan menerbitkan Faktur Pajak atas barang tersebut.

Ada 3 hal yang menurut penulis, menarik untuk dipertanyakan:

Pertama, terkait jasa sewa sehubungan penggunaan “harta” ini, yang pada umumnya, dapat berupa inventaris yang diperuntukkan untuk kegiatan pameran, podium atau bazaar, misalnya rak pemajangan barang penjualan, dan/atau etalase untuk menaruh barang, dapat saja tidak dibukukan sebagai harta (baca: aset) tetap (fixed asset) dalam pembukuan Pembeli. Aset-aset ini pada umumnya, bersifat sementara, memiliki usia yang kurang dari 1 (satu) tahun, dan kemungkinan dibuat hanya untuk event tersebut saja, dan sesudah event berakhir, aset-aset tersebut akan dibuang. Dengan kata lain, akan dibiayakan dalam pembukuan pihak Pembeli. Atau bisa saja, pihak Pembeli bahkan menyewa peralatan tersebut dari pihak yang memang khusus menyediakan peralatan untuk event pameran dagang. Artinya di sini, tidak ada harta atau aset yang dibukukan Pembeli, dan yang ada adalah biaya sewa peralatan pameran.

Dalam contoh di atas, pertanyaan yang relevan, apakah SE-24/2018 cukup mengatur hal ini?

Kedua, pihak Pembeli tidak sepenuhnya bertindak hanya sebagai pihak yang memberikan jasa sewa atas tanah dan/atau bangunan, atau jasa sewa sehubungan penggunaan harta. Dalam banyak contoh penyelenggaraan pameran dagang, pihak Pembeli juga bertindak sebagai penyelenggara bazar atau pameran dagang. Artinya, ada unsur jasa selain jasa sewa.

Ketiga, hubungan antara pihak Pembeli dan pihak Penjual tidak dalam kerangka sewa-menyewa, walaupun ini terkait penyelenggaran pameran dagang atau bazaar, namun, lebih mengarah ke revenue sharing. Artinya kedua belah pihak sama-sama terlibat dalam pemasaran dan penjualan barang kepada konsumen akhir, dan sepakat untuk membagi pendapatan dari penjualan tersebut.

Tampaknya, ketiga contoh dan kehadiran unsur jasa lainnya tersebut tidak disinggung sama sekali dalam Poin E.Materi 4 SE-24/2018. Menurut hemat penulis, ada baiknya, SE-24/2018 perlu disempurnakan untuk mencakup hal-hal di atas.

  1. Imbalan berupa kompensasi yang diterima sehubungan dengan transaksi jual beli

Poin E.Materi 5.a., b. dan c. SE-24/2018 menguraikan bahwa dalam perikatan transaksi jual beli, pihak Penjual dapat memberikan imbalan berupa kompensasi dalam bentuk uang, barang, dan/atau pengurang kewajiban, kepada Pembeli, terkait:

  1. pihak Pembeli menanggung resiko atas terjadinya fluktuasi harga yang dapat menimbulkan potensi kerugian bagi pihak Pembeli, atau dikenal sebagai perlindungan harga (price protection).
  2. Barang sampai di tempat pihak Pembeli melebihi batas waktu yang telah disepakati, dimana kompensasi ini dapat dibaca sebagai “penalti” karena pihak Penjual gagal memenuhi kesepakatan tingkat layanan, yang umum disebut sebagai Service Level Agreement (SLA). Tentunya keterlambatan ini berpotensi mengakibatkan Pembeli menanggung kerugian, karena barang tidak bisa dijual tepat waktu kepada pihak konsumen akhir, atau menggangu proses produksi dan distribusi barang dari pihak Pembeli.
  3. Program penjualan tertentu atas perintah Penjual, misalnya, Pembeli memberikan program pembayaran cicilan bunga 0% kepada pembeli akhir dan menanggung beban bunga terlebih dahulu dengan melakukan pembayaran kepada Lembaga pemberi pinjaman, dan meneruskan beban tersebut kepada Penjual.

Dalam contoh a) di atas terkait perlindungan harga, menurut penulis, kalau dikaitkan dengan transaksi jual-beli-putus antara Penjual dan Pembeli, perlindungan harga tampak kurang relevan. Dalam transaksi jual-beli-putus, para pihak yang bertransaksi tentunya menyadari bahwa pihak Pembeli akan menanggung 3 (tiga) resiko, sebagaimana dijelaskan dalam Bagian I tulisan ini, yaitu:

  • Resiko permintaan (demand risk), dimana ada kemungkinan barang tidak laku;
  • Resiko kredit (credit risk), dimana ada kemungkinan pihak Pembeli yang menjual kepada konsumen akhir, tidak memperoleh pembayaran dari konsumen akhir.
  • Resiko persediaan (inventory risk) dimana barang hilang atau rusak atau over-stock atau under-stock.

Menurut penulis, resiko terkait harga dapat masuk dalam kategori resiko permintaan, karena harga jual barang yang terlalu tinggi akan mengakibatkan kemungkinan terjadinya rendahnya permintaan, dan sebaliknya, harga jual barang yang terlalu rendah, dapat mengakibatkan pihak Pembeli menderita kerugian berupa margin penjualan yang minus atau rendah sehingga tidak dapat menutupi harga pokok penjualan dan biaya operasional.

Kalaupun pihak Pembeli ini memperoleh perlindungan harga dari pihak Penjual, hal ini dapat disepakati dari awal, dimana harga beli pihak Pembeli dari pihak Penjual memberikan margin yang relatif tinggi kepada pihak Pembeli, guna menutupi ketiga resiko di atas.

4.1       Pajak Penghasilan

  1. Imbalan berupa uang atau pengurang kewajiban.

Dalam hal ini, imbalan tersebut tidak dikenakan pemotongan pajak penghasilan, namun seluruh imbalan diakui sebagai penghasilan dalam perhitungan pajak penghasilan badan pihak Pembeli.

  1. Imbalan berupa barang.

Sama seperti di atas, imbalan berupa barang tidak dikenakan pemotongan pajak penghasilan, dan seluruh penghasilan dari kompensasi wajib dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Pembeli, dimana DPP yang digunakan adalah nilai kesepakatan yang tercantum dalam perikatan.

4.2       Pajak Pertambahan Nilai

  1. Imbalan berupa uang atau pengurang kewajiban.

Poin E.Materi 5.e.2).b). SE-24/2018 menyebutkan bahwa kompensasi berupa uang atau pengurang kewajiban tidak dikenai PPN. Latar belakangnya jelas karena uang (atau pengurang kewajiban) bukan merupakan subjek PPN, menilik Pasal 4A paragraf (2) huruf d UU PPN.

  1. Imbalan berupa barang.

Poin E.Materi 5e.2).a.) SE-24/2018, terkait imbalan berupa barang, ada bentuk penyerahan BKP oleh pihak Penjual kepada pihak Pembeli, dan dalam hal ini, dikenai PPN atas transaksi tersebut.

Sebagai penutup SE-24/2018, dalam Poin E.Materi 6. dipertegas bahwa imbalan yang diterima pihak Pembeli sehubungan dengan kondisi tertentu dalam transaksi jual beli bukan merupakan potongan harga sehingga tidak [perlu] dicantumkan sebagai potongan harga dalam faktur penjualan (commercial invoice) maupun Faktur Pajak yang mengurangi harga jual atau penggantian dalam menghitung DPP.

Satu hal lainnya, yang menurut penulis, belum diatur dalam SE-24/2018 adalah pemberian kompensasi berupa barter media, baik media above the line maupun below the line, termasuk media sosial. Di sini, pihak Penjual memberikan kompensasi kepada pihak Pembeli dengan menempatkan produk tersebut pada iklan-iklan di media-media, misalnya billboard, iklan out-of-home di ruang-ruang publik seperti stasiun kereta, radio, media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, atau bahkan menggunakan figur publik (KOL, influencer, buzzer, selebgram) guna mendatangkan traffic guna meningkatkan permintaan dan visibilitas dari produk-produk yang dipasarkan dan dijual oleh pihak Pembeli.

Kesimpulan

Dirjen Pajak melalui SE-24/2018 berusaha mengakomodasi perkembangan dalam transaksi perdagangan antara pihak Pembeli dan pihak Penjual, dimana pemberian imbalan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, dimana dapat berupa uang, pengurang kewajiban atau bahkan barang. SE-24/2018 pada dasarnya ingin mempertegas bahwa pembayaran imbalan dalam bentuk uang atau pengurang kewajiban bukan merupakan objek pajak PPN. Di samping itu, SE-24/2018 juga menguraikan lebih rinci, kondisi-kondisi tertentu yang terjadi dalam transaksi jual beli. Namun demikian, masih ada aspek-aspek yang menurut penulis perlu disempurnakan sebagaimana telah disinggung dalam beberapa bagian dalam tulisan ini.

Jakarta, 27 Oktober 2019

[1] Sebagai catatan, International Financial Reporting Standards (IFRS) 15, “Revenue from Contracts with Customers” atau diadopsi ke Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 72, “Pendapatan Kontrak Pelanggan”, memberikan penekanan, bahwa pihak yang melakukan penjualan kepada pihak lainnya, perlu mengecek apakah ia bertindak sebagai “prinsipal”, atau sebagai “agen” dari pihak lainnya. Apabila pihak tersebut merupakan “prinsipal” maka seluruh pendapatan hasil penjualan barang diakui dalam laporan laba rugi. Namun, apabila pihak tersebut merupakan “agen” dari pihak lainnya, maka pihak tersebut tidak boleh mengakui seluruh hasil penjualan sebagai pendapatan, namun berkewajiban hanya mengakui komisi yang berhak ia terima dari transaksi penjualan. Dengan demikian, untuk laporan laba rugi pihak “agen”, kita tidak melihat adanya pendapatan dari penjualan kepada konsumen akhir, dan pembelian persediaan dari pihak pemilik barang. Walaupun dalam kenyataannya, pihak pemilik barang tetap mengeluarkan tagihan penjualan barang kepada pihak “agen” pada saat penyerahan barang kepada pihak “agen” tersebut.

Penentuan apakah pihak yang melakukan penjualan adalah “prinsipal” atau “agen” perlu mempertimbangkan banyak pertimbangan, di bawah ini, walaupun tidak merupakan daftar yang lengkap:

  1. Tanggung jawab utama untuk memenuhi janji:
  • Entitas memiliki keleluasaan sehubungan dengan menerima dan menolak pesanan dari pelanggan
  • Entitas dapat memperoleh sumber persediaan barang yang dipesan atau dibeli oleh pelanggan akhir dari lebih dari satu pemasok
  • Entitas bertanggung jawab atas strategi penjualan
  • Entitas bertanggung jawab atas pengiriman dan setiap kehilangan atau kerusakan antara titik pengambilan atau penyerahan dari pemasok dan pengiriman ke pelanggan akhir
  • Entitas adalah pihak yang diyakini pelanggan bertanggung jawab untuk memenuhi janji
  1. Risiko persediaan
  • Entitas bertanggung jawab atas kerusakan dan kehilangan barang untuk persediaan yang dimilikinya sebelum dijual kepada pelanggan akhir
  • Entitas bertanggung jawab atas pengembalian barang dari pelanggan
  • Entitas tidak memiliki hak untuk mengembalikan barang sehubungan dengan persediaan yang tidak terjual
  • Pengaturan antara pemasok dan entitas mencakup jumlah pesanan minimum
  1. Kebijaksanaan harga
  • Entitas memiliki keleluasaan untuk menetapkan harga yang substantif
  • Entitas dapat memutuskan apakah jumlah yang dibayarkan kepada pemasok adalah tetap atau variabel (dalam konteks ini akan ditetapkan tetap (fixed) untuk “prinsipal”, dan variabel untuk agen)

[2] Selain ketiga hal ini, dalam praktik, dapat juga ditemukan dimana imbalan bisa diberikan dalam bentuk barter media marketing baik yang bersifak fisik atau digital.

[3] UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 42 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA  DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH.

Posted in ARTICLES & VIDEOS, TAX.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.