PERBANDINGAN KETENTUAN TERKAIT BESARNYA PERBANDINGAN ANTARA UTANG DAN MODAL PERUSAHAAN UNTUK KEPERLUAN PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN DARI TAHUN 1984 (KMK 1002/1984) KE TAHUN 2017 (PMK 169/2015 dan PER 27/2017)

Naskah tulisan ini telah dikirim ke Editor Majalah Indonesia Tax Review untuk dimuat. Pengutipan atas tulisan ini memerlukan persetujuan tertulis dari penulis. 

Pendahuluan

Perjalanan ketentuan perpajakan yang mengatur besarnya perbandingan antara (h)utang dan modal untuk keperluan penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) mengalami rentang waktu yang cukup panjang, yaitu hampir lebih dari 30 tahun, sejak pertama kali diterbitkan yaitu Keputusan Menteri Keuangan No. 1002/KMK.04/1984 tanggal 8 Oktober 1984 tentang Ketentuan Perbandingan antara Hutang dan Modal Sendiri untuk Keperluan Pengenaan Pajak Penghasilan (KMK 1002/1984) (catatan: pada saat itu, Menteri Keuangan dijabat oleh Bapak Radius Prawiro) hingga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 tanggal 9 September 2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan, ketentuan mana mulai berlaku sejak tahun fiskal 2016 (PMK 169/2015), dan Peraturan Direktur Pajak Nomor PER-25/PJ/2017 tanggal 28 November 2017 tentang Pelaksanaan Penentuan Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan dan Tata Cara Pelaporan Utang Swasta Luar Negeri (PER 27/2017).

Pengaturan ini menjadi menarik mengingat bahwa penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal telah diamanatkan untuk diatur oleh Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang PPh Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan perubahan ke-empat, yaitu Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008.

Apabila dibandingkan Pasal 18 ayat (1) berikut penjelasannya, sebagai berikut:

UU PPh 7/1983 UU PPh 36/2008
Pasal 18 ayat (1) Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan antara hutang dan modal perusahaan untuk keperluan pemungutan pajak berdasarkan undang-undang ini. Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak berdasarkan Undang-undang ini.
Penjelasan Undang-undang ini memberi wewenang kepada Menteri Keuangan untuk mengeluarkan Keputusan tentang besarnya perbandingan antara hutang dan modal perusahaan yang dapat dibenarkan untuk keperluan penghitungan pajak. Dalam dunia usaha terdapat tingkat perbandingan tertentu yang wajar mengenai besarnya perbandingan antara hutang dan modal (debt equity ratio). Apabila perbandingan antara hutang dan modal sangat besar (di atas batas-batas kewajaran) maka sebenarnya perusahaan tersebut dalam keadaan tidak sehat. Dalam hal demikian Undang-undang menentukan adanya modal terselebung. Undang-Undang ini memberi wewenang kepada Menteri Keuangan untuk memberi keputusan tentang besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan yang dapat dibenarkan untuk keperluan penghitungan pajak. Dalam dunia usaha terdapat tingkat perbandingan tertentu yang wajar mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal (debt to equity ratio). Apabila perbandingan antara utang dan modal sangat besar melebihi batas- atas kewajaran, pada umumnya perusahaan tersebut dalam keadaan tidak sehat. Dalam hal demikian, untuk penghitungan Penghasilan Kena Pajak, Undang-Undang ini menentukan adanya modal terselubung. Istilah modal di sini menunjuk kepada istilah atau pengertian ekuitas menurut standar akuntansi, sedangkan yang dimaksud dengan “kewajaran atau kelaziman usaha” adalah adat kebiasaan atau praktik menjalankan usaha atau melakukan kegiatan yang sehat dalam dunia usaha.

 

Apabila diperhatikan isi Penjelasan Pasal 18 ayat (1) antara UU PPh 7/1983 dengan UU PPh 36/2008, terdapat kesamaan pemikiran bahwa pihak otoritas perpajakan di Indonesia melihat bahwa terdapat tingkat perbandingan tertentu yang wajar (atau dalam batas-batas tertentu)  mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal (baca: ekuitas) yang dimiliki suatu perusahaan dalam menjalankan suatu kegiatan usaha. Perbandingan yang tidak wajar tersebut apabila memang terjadi, dapat mengindikasikan bahwa perusahaan dalam kondisi yang tidak sehat. Dalam Penjelasan tersebut juga dimunculkan kata-kata “modal terselubung”, walaupun tidak ada klarifikasi lebih lanjut mengenai apa yang dimaksudkan dengan “modal terselubung” tersebut. Apakah ini dapat diartikan bahwa, terdapat pinjaman dana yang dicatat sebagai utang jangka pendek atau utang jangka panjang, walaupun yang seharusnya merupakan setoran modal.

Dalam konteks secara umum, pengaturan terkait debt-to-equity ratio (DER) ini banyak dikaitkan dengan apa yang dikenal sebagai thin capitalization yang banyak diyakini sebagai salah satu perencanaan pajak guna menghindari pajak penghasilan mengingat bahwa beban bunga atas pinjaman dapat sebagai pengurang penghasilan bruto guna penentuan penghitungan Pajak Penghasilan wajib pajak (lihat OECD, Addressing Base Erosion and Profit Shifting, OECD Publishing, 2013).

Thin Capitalization” ini diartikan sebagai suatu situasi dimana suatu perusahaan didanai melalui tingkat pinjaman yang lebih [jauh] tinggi dibandingkan dengan modal [atau ekuitas] yang dimilikinya.

Pinjaman (Debt) Modal/Ekuitas
Sumber Dana Pihak diluar Pemegang Saham Pemegang Saham
Mekanisme Pinjaman dana yang akan dikembalikan pada jangka waktu tertentu, baik dengan bunga atau tanpa bunga Kontribusi setoran modal yang tidak memiliki jangka waktu untuk dikembalikan
Pengembalian (return) Pada umumnya berupa komitmen bunga dan biaya-biaya administrasi (misalnya provisi) Dividen (walaupun tidak ada kewajiban bagi perusahaan untuk membagikan deviden, dan kenaikan harga/nilai saham perusahaan (capital gain).
Sifat pengembalian (return) dari sisi pajak Bunga dapat sebagai pengurang penghasilan bruto, sehingga dapat mengurangi jumlah pajak penghasilan yang terutang Dividen tidak dapat sebagai pengurang penghasilan bruto

 

 

Aturan terkait “thin capitalization” dan pembatasan pengurangan beban bunga terhadap penghasilan bruto pada umumnya tidak memperbolehkan digunakan seluruhnya beban bunga sebagai pengurang penghasilan bruto pada saat ratio debt-to-equity (atau interest-to-earnings) dari perusahaan dianggap berlebihan (excessive). Aturan ini dapat diterapkan baik terhadap seluruh pinjaman maupun hanya pada pinjaman yang diperoleh dari pihak yang memiliki hubungan istimewa.

 

Dalam tulisan ini, tidak akan dibahas lebih lanjut terkait aturan “thin capitalization” mengingat ini merupakan topik yang sangat luas dikaitkan dengan erosi dasar pengenaan pajak dan pemindahan laba [kena pajak] yang merupakan isu pajak internasional, dimana saat ini termasuk dalam agenda pembahasan penting oleh organisasi OECD (lihat situs OECD terkait topik ini http://www.oecd.org/tax/beps/ dan http://www.oecd.org/tax/beps/beps-actions.htm).

Penulis di sini ini ingin menunjukkan perbandingan aturan terkait perbandingan utang dan modal dalam rentang waktu yang cukup panjang, dan memberikan beberapa catatan bagi pembaca.

Pembahasan

 

Sebelum dibandingkan isi KMK 1002/1984 dengan PMK 169/2015, perlu diperhatikan latar belakang penerbitan KMK 1002/1984 (catatan: tidak ditemukan penjelasan latar belakang PMK 169/2015) dimana dalam penjelasannya adalah guna menghindarkan terjadinya pembebanan biaya yang tidak wajar sebagai akibat adanya modal sendiri yang terselubung di dalam perkiraaan hutang perusahaan. Hal ini akan mengakibatkan bahwa bunga yang dicantumkan sebagai biaya sebagian besar terdiri dari laba terselubung yang seharusnya tidak boleh dibebankan. Jadi di sini ada kekuatiran bahwa pengembalian (return) laba (dengan nama dan dalam bentuk apapun) ke pemilik dana yang seharusnya merupakan dividen, dimana menurut UU PPh 36/2008 Pasal 9 ayat (1a) tidak diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan bruto, dibukukan sebagai beban bunga (Pasal 6 ayat (1a) UU PPh 36/2008).

Dalam konteks utang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa, perlakuan beban bunga sebagai dividen, tampak jelas, dimana Pasal 2 ayat (7) PER 27/2017 mempertegas bahwa biaya pinjaman yang tidak memenuhi ketentuan perbandingan DER paling tinggi 4:1 dan bahwa tingkat biaya pinjaman sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (Pasal 2 ayat (6),  maka akan dianggap sebagai dividen bagi pihak yang menerima atau memperolehnya dan dikenakan pajak pada saat biaya pinjaman tersebut dibayarkan atau jatuh tempo pembayarannya.

Lebih lanjut, perbandingan beberapa poin penting yang diatur dalam KMK 1002/1984 dengan PMK 169/2015 adalah sebagai berikut.

No. Pengaturan KMK 1002/1984 PMK 169/2015 Catatan Penulis
1. Perbandingan antara utang dan modal sendiri (debt to equity ratio) Setinggi-tingginya tiga dibanding satu (3:1) Paling tinggi sebesar empat dibanding satu (4: 1)
2. Wajib pajak Tidak disebutkan Wajib Pajak badan yang didirikan atau

bertempat kedudukan di Indonesia yang modalnya terbagi atas saham-saham.

PMK 169/2015 di sini tampak mengacu ke subjek pajak berbadan hukum PT – Perusahaan Terbatas), sedangkan dalam KMK 1002/1984 bisa berlaku untuk semua wajib pajak, baik wajib pajak pribadi maupun badan, terlepas apapun bentuk badan hukumnya.
3. Akun utang yang dimaksud Seluruh saldo akun hutang jangka panjang maupun hutang jangka pendek, selain hutang dagang Seluruh saldo utang jangka panjang maupun saldo utang jangka

pendek termasuk saldo utang dagang yang dibebani bunga

·      Pada umumnya utang dagang (yang dapat timbul dari pembelian barang dagangan, bahan baku, bahan penunjang, atau jasa) tidak dikenakan bunga namun demikian, dalam perjanjian dengan pihak pemasok atau pihak ketiga tertentu, dapat saja terdapat klausul yang mengatur adanya denda/penalti, bagi keterlambatan pembayaran yang melewati jatuh tempo tanggal pembayaran, misalnya adanya sekian permil (1/1000) untuk setiap hari keterlambatan, maksimum sekian % (katakana 3%) dari jumlah saldo yang terhutang.  Denda/penalti dapat saja diartikan sebagai bunga dalam hal ini. Ketentuan adanya denda/penalti, dapat saja, dalam praktiknya, tidak dijalankan oleh pihak pemasok dengan beberapa pertimbangan, misalnya guna mempertahankan hubungan baik dan berkelanjutan dalam berbisnis dengan pihak pembeli. Menurut penulis, pada intinya, adalah apakah muncul beban bunga terkait transaksi keterlambatan pembayaran hutang dagang dalam laporan laba rugi Wajib Pajak. Kalau pihak Wajib Pajak mencatatnya sebagai biaya denda, maka menilik definisi biaya pinjaman (lihat poin 4 di bawah), beban denda/penalti tidak termasuk dalam biaya pinjaman dalam PMK 169/2015, sehingga dengan demikian, dapat diakui seluruh beban denda/penalti sebagai pengurang penghasilan kena pajak, dan saldo akun hutang dagang tersebut dikeluarkan dalam penghitungan utang jangka pendek.

·      PMK 169/2015 tidak secara spesifik mengatur apakah yang dimaksud dengan utang jangka pendek atau utang jangka panjang, adalah yang dimaksud adalah utang yang dikenakan bunga (interest-bearing). PMK 169/2015 hanya secara spesifik menyebutkan bahwa utang dagang yang dikecualikan dari perhitungan utang adalah utang dagang yang tidak berbunga (non-interest bearing). Namun demikian, kalau dikaitkan dengan biaya pinjaman yang diatur dalam PMK 169/2015, dimana dikaitkan dengan pinjaman dana, dapat diartikan secara umum bahwa pinjaman dana berbunga (interest-bearing loan).

4 Biaya Bunga Tidak ada definisi tentang apa yang dimaksud dengan biaya bunga. Biaya pinjaman adalah

biaya yang ditanggung Wajib Pajak sehubungan

dengan peminjaman dana yang meliputi:

a. bunga pinjaman;

b. diskonto dan premium yang terkait dengan pinjaman;

c. biaya tambahan yang terjadi yang terkait dengan

perolehan pinjaman (arrangement of borrowings);

d. beban keuangan dalam sewa pembiayaan;

e. biaya imbalan karena jaminan pengembalian utang;

dan

f. selisih kurs yang berasal dari pinjaman dalam mata

uang asing sepanjang selisih kurs tersebut sebagai

penyesuaian terhadap biaya bunga dan biaya

sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, huruf d,

dan huruf e.

PMK 169/2015 secara spesifik merinci biaya yang dimaksud, yaitu biaya pinjaman yang terkait dengan peminjaman dana, dan seluruh poin (a) sampai (f) tampak sekali langsung berhubungan dengan diperoleh dana oleh Wajib Pajak Badan. Di sini, pengkaitan langsung beban yang diatur ketentuan PMK 169/2015 dengan peminjaman dana tampak tidak konsisten dengan tidak dirincinya apa yang dimaksud dengan utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Sebagaimana diketahui bahwa dalam utang jangka pendek maupun utang jangka panjang, banyak akun yang sama sekali tidak terkait dengan peminjaman dana pada umumnya, misalnya:

§ Akrual

§ Liabilitas imbalan kerja

§ Utang pajak

§ Kewajiban imbalan paska-kerja

§ Liabilitas pajak tangguhan

 

Supaya lebih konsisten, utang jangka pendek dan utang jangka panjang yang dimaksudkan oleh PMK 169/2015 selayaknya langsung mengacu ke akun-akun yang terkait peminjaman dana.

 

Dari bagian “Contoh Penghitungan Perbandingan Utang dan Modal serta Biaya Pinjaman Yang Dapat Diperhitungkan dalam Menghitung Penghasilan Kena Pajak” dari PMK 169/2015, akun-akun yang dimasukkan sebagai Utang adalah akun-akun yang terkait dengan pinjaman dana, dengan satu pengecualian, yaitu utang dagang berbunga.

5. Akun Modal Jumlah modal yang disetor pada akhir tahun pajak termasuk laba yang tidak dan/atau belum dibagikan.

 

Meliputi

ekuitas sebagaimana dimaksud dalam standar akuntansi

keuangan yang berlaku [di Indonesia] dan pinjaman tanpa bunga dari

pihak yang memiliki hubungan istimewa.

·  PMK 169/2015 menyebutkan secara khusus bahwa Modal yang dimaksud adalah seluruh akun Ekuitas, dimana ini jauh lebih luas dibandingkan KMK 1002/1984 yang hanya terdiri dari dua akun yaitu: (a) Modal yang disetor dan (b) Saldo laba yang ditahan. Sebagaimana diketahui, bahwa akun Ekuitas, mencakup banyak akun sebagai berikut:

§ Saham treasuri

§ Komponen ekuitas pada obligasi konversi

§ Transaksi dengan kepentingan non-pengendali

§ Cadangan pembayaran berbasis saham

§ Cadangan revaluasi aset

§ Cadangan perubahan nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual

§  Cadangan lindung nilai arus kas

 

Dari bagian “Contoh Penghitungan Perbandingan Utang dan Modal serta Biaya Pinjaman Yang Dapat Diperhitungkan dalam Menghitung Penghasilan Kena Pajak” dari PMK 169/2015, tampak bahwa hanya akun-akun Modal Saham, Agio Saham dan Laba Ditahan, yang digunakan sebagai ilustrasi. Mengacu ke Pasal 1 ayat (5) dimana saldo modal meliputi

ekuitas sebagaimana dimaksud dalam standar akuntansi

keuangan yang berlaku [di Indonesia], maka dapat disimpulkan bahwa seluruh akun-akun yang masuk dalam Ekuitas, akan turut diperhitungankan pula.

 

·  Dengan dimasukkan akun pinjaman tanpa bunga dari

pihak yang memiliki hubungan istimewa (catatan: pada umumnya pemegang saham), menjadi tidak konsisten, karena biaya yang diatur dalam ketentuan ini adalah biaya pinjaman yang tercatat dalam Laporan Laba Rugi wajib pajak badan, sedangkan jelas-jelas di sini disebutkan pinjaman tanpa bunga dari pihak yang memiliki hubungan istimewa. Artinya di sini, pinjaman tanpa bunga tersebut tidak memunculkan beban bunga pinjaman dalam Laporan Laba Rugi wajib pajak badan.  Apakah yang dimaksud di sini adalah “deemed interest” yang dapat dikenakan oleh pihak fiskus apabila pinjaman tanpa bunga yang diperoleh dari pihak yang memiliki hubungan istimewa tersebut tidak sesuai dengan 4 butir terkait pinjaman tanpa bunga dari pemegang saham yang diterima oleh Wajib Pajak berbentuk perseroan terbatas diperkenankan (lihat Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan  Penghasilan Kena Pajak  dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan.

 

Menurut hemat penulis, sebaiknya ini diklarifikasi lebih lanjut.

 

Atau apakah ini berarti pihak fiskus memang dengan sengaja memberikan ruang yang lebih besar bagi pihak wajib pajak badan untuk dapat menikmati porsi jumlah beban pinjaman yang dapat dikurangkan menjadi lebih tinggi, mengingat bahwa basis Ekuitas ditambah pinjaman hubungan istimewa tanpa bunga.

6. Perhitungan Modal Saldo modal yang disetor pada akhir tahun pajak termasuk laba yang tidak dan/atau belum dibagikan.

 

Saldo

rata-rata modal pada satu tahun pajak atau bagian tahun

pajak, yang dihitung berdasarkan:

a. rata-rata saldo modal tiap akhir bulan pada tahun pajak

yang bersangkutan; atau

b. rata-rata saldo modal tiap akhir bulan pada bagian

tahun pajak yang bersangkutan.

KMK 1002/10984 membandingkan rata-rata saldo hutang pada tiap akhir bulan dibandingkan dengan saldo modal (dan laba ditahan) pada akhir tahun.

 

Sedangkan PMK 169/2015 membandingkan rata-rata saldo utang jangka pendek dan jangka panjang tiap akhir bulan dengan rata-rata saldo modal pada tiap akhir bulan.

 

Di sini tampak bahwa PMK 169/2015 lebih konsisten dalam membandingkan saldo utang dan modal dalam perhitungannya terkait DER.

 

7. Wajib Pajak Badan yang dikecualikan Tidak diatur a. Wajib Pajak bank;

b. Wajib Pajak lembaga pembiayaan;

c. Wajib Pajak asuransi dan reasuransi;

d. Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang

pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan

umum, dan pertambangan lainnya yang terikat kontrak

bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama

pengusahaan pertambangan, dan dalam kontrak atau

perjanjian dimaksud mengatur atau mencantumkan

ketentuan mengenai batasan perbandingan antara

utang dan modal; dan

e. Wajib Pajak yang atas seluruh penghasilannya dikenai

Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan

peraturan perundang-undangan tersendiri; dan

f. Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang

infrastruktur.

PMK 169/2015 hanya memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan wajib pajak bank, lembaga pembiayaan, asuransi dan reasuransi, dan yang menjalankan usaha di bidang

pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan

umum, dan pertambangan lainnya. Namun terkait Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang

Infrastruktur, tidak disebutkan secara spesifik, pihak-pihak mana yang dimaksud, apakah sebagai operator atau sebagai pihak pelaksana pembangunan infrastruktur, yang kemungkinan besar sama-sama memerlukan dana besar.

8. Dalam hal defisiensi ekuitas yaitu wajib pajak mempunyai saldo ekuitas nol atau kurang dari nol (negatif) Tidak diatur Seluruh biaya pinjaman Wajib Pajak

bersangkutan tidak dapat diperhitungkan dalam

penghitungan penghasilan kena pajak.

Baiknya diatur apakah defisiensi ekuitas ini terjadi dalam konteks terjadi pada saat berjalannya kegiatan usaha normal (tahap komersial proyek), atau dalam tahap pembangunan, pra-operasional dan tahap-tahap awal kegiatan operasional/komersial. Ada kemungkinan biaya pinjaman dalam tahap-tahap pembangunan dan pra-operasional dikapitalisasi ke dalam akun aset yang bersangkutan (lihat PSAK Beban Bunga), sehingga tidak muncul beban bunga dalam Laporan Laba Rugi Wajib Pajak Badan. Dampak dari kapitalisasi biaya pinjaman ke dalam akun aset, akan meningkatkan nilai harga perolehan aset yang bersangkutan, yang akan berimplikasi pada lebih tingginya biaya penyusutan/depresiasi pada tahun-tahun mendatang, dimana ini secara tidak langsung, apabila diakui seluruhnya sebagai pengurang dalam penghitungan penghasilan kena pajak, berarti seluruh beban pinjaman yang pada awalnya tidak diakui oleh PMK 169/2015, akan kembali diakui, namun dalam wujud yang berbeda, yaitu sebagai beban penyusutan. Namun demikian, karena tidak pengaturan terkait ini, tampaknya, biaya pinjaman yang dikapitalisasi dan disusutkan akan tetap dapat diakui sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 11 UU PPH 36/2008.
9. Pelaporan utang swasta luar negeri Tidak diatur. Wajib Pajak yang mempunyai utang swasta luar negeri,

wajib menyampaikan laporan besarnya utang swasta luar

negeri tersebut kepada Direktur Jenderal Pajak. Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan laporan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas biaya pinjaman

yang terutang dari utang swasta luar negeri tersebut tidak dapat dikurangkan untuk menghitung penghasilan kena pajak.

10. Apabila komponen penghasilan bruto termasuk penghasilan dari persewaan aset (misalnya tanah dan/atau bangunan) yang atas penghasilannya telah dikenai Pajak Penghasilan final dan biaya pinjamannya merupakan biaya bersama yang tidak dapat dipisahkan  dalam rangka penghitungan besarnya

penghasilan kena pajak

Tidak diatur Diatur bahwa biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan dalam

menghitung penghasilan kena pajak dihitung secara proporsional yaitu rasio penghasilan bruto yang telah dikeluarkan penghasilan yang telah dikenakan pajak penghasilan final dengan total penghasilan bruto dikalikan dengan biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan.

 

Pasal 3 ayat (1c) dan (1d) PER 27/2017 mempertegas bahwa biaya pinjaman atas utang yang digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihar penghasilan yann bukan merupakan objek pajak atau dikenai pajak bersifat final, tidak dapat diperhitungkan sebagai biaya pinjaman dalam menghitung penghasilan kena pajak.

 

11. Peruntukan perolehan pinjaman dikaitkan dengan perhitungan DER Tidak diatur. Apabila dana pinjaman  yang diperoleh

digunakan untuk membeli saham, maka

mengingat bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang

Pajak Penghasilan, biaya pinjaman (biaya bunga dan biaya terkait lainnya)

atas utang yang digunakan untuk membeli saham tersebut tidak dapat

diperhitungkan dalam penghitungan penghasilan kena pajak, maka utang

yang terkait tersebut harus terlebih dahulu dikeluarkan dari

penghitungan DER.

 

Terkait cara penentuan DER dan beban bunga yang dapat diakui untuk tujuan  perpajakan, KMK 1002/1984 memberikan contoh sebagai berikut:

 

 

Sedangkan untuk PMK 169/2015 dapat dilihat lebih lanjut pada Lampiran PER 25/2017 yang memberikan 3 contoh.

 

Mengingat bahwa perbandingan utang terhadap modal, yaitu paling tinggi 4:1, menjadi acuan perhitungan beban bunga yang dapat diterima sebagai pengurang penghasilan bruto, ada baiknya kita melihat rata-rata DER per industri dari perusahaan-perusahaan terbuka yang sudah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 sebagai berikut.

 

No. Kategori Industri DER (x)
1. Agrikultur 3,5
2. Pertambangan 0,49
3. Industri dasar dan Kimia -1,75
4. Berbagai industry (mesin, peralatan berat, otomotif, komponen otomotif, tekstil, alas kaki, kabel, elektronik) 1,71
5. Barang konsumen (consumer goods) 0,89
6. Properti, real estat, dan konstruksi gedung 0,93
7. Infrastruktur, utilitas dan transportasi -0,36
8. Perusahaan keuangan 3,75
9. Perdagangan, Jasa dan investasi 1,39

Sumber: IDX Fact Book 2017 (catatan: penulis tidak dapat menemukan apakah perhitungan ekuitas dalam DER di atas menggunakan nilai buku Ekuitas atau sudah memperhitungan nilai pasar saham perusahaaan-perusahaan terbuka tersebut.)

 

Apabila mengacu ke data di Amerika Serikat, rata-rata DER dari tahun 2010 – 2016 menunjukkan angka 54,62%, sebagaimana diperlihatkan di bawah ini.

 

Sumber: https://www.statista.com/statistics/248260/total-debt-to-equity-ratio-in-the-united-states/ (diunduh tanggal 14 Juni 2018)

 

Dari angka-angka di atas perbandingan DER dalam PMK 169/2015 yaitu sebesar paling tinggi 4: 1 atau 400% relatif jauh di atas angka-angka industri dari perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, dan angka statistik di Amerika Serikat.

 

Perbandingan penerapan DER paling tinggi 4:1 untuk Indonesia terkait ketentuan “thin capitalization” dengan negara-negara lain dapat dilihat dibawah ini.

 

No. Negara DER Tipe Utang Yang Diatur Tahun Diperkenalkan Aturan Pembatasan Bunga (interest capping rule)
1 Argentina 2:1

 

Related 1999 No
2 Australia 3:1 above AUD 250,000 (since 2014, 1.5:1 in general and 15:1 to 20:1 for non-bank financial entities; threshold increased to AUD 2m)

 

Total 1987 No
3 Austria

No formal rule (4:1 usually accepted)

 

No
4 Belgia No general rule (5:1 when lender is not subject to tax or benefits from favourable tax regime)

 

No
5 Brasil 2:1 (0.3:1 when lender in tax favourable jurisdiction) Related 2010 No
6 Canada 1.5:1

 

Related 1972 No
7 Chili 3:1

 

Related 2001 No
8 RRC Arm’s-length thin capitalisation. Since 2014, 2:1 (5:1 for financial institutions) Related 2008 No
9 Columbia

3:1

Total 2013 No
10 Republik Czekoslowakia 4:1 (6:1 for banks and insurance companies)

 

Related 1993 No
11 Denmark 4:1 above DKK 10 m in combination with EBIT rule Total 1999 80% of EBIT for net financial expenses (total debt) above DKK 21.3m

 

12 Estonia No No
13 Finlandia No

25% of EBITDA for net interest expenses above EUR 0.5m, related debt (from 2014)

 

14 Perancis 1.5:1 in combination with 25% EBITDA and interest paid to interest received 1:1

 

Related 1979 No
15 Jerman Abolished in 2008, replaced by an interest ceiling rule

 

1994 30% of taxable EBITDA for interest expenses above EUR3m, total debt

 

16 Yunani 3:1; replacecd by an interest rule in 2014 Related N/A

from 2017: 30% of EBIDTA above EUR 3m; gradual phasing in over 2014-17

17 Hungaria 3:1

 

Total 1993 No
18 Iceland No No
19 India No No
20 Indonesia*) 3:1 (1984 – deferred), 4:1 (2016, re-acted) Total 2016 No
21 Ireland No

 

Interest paid to a non-resident parent (non-treaty) that owes at least 75% of the entity is reclassified as
22 Israel No No
23 Itali No 30% EBITDA, spare EBITDA capacity can be carried-forward without time limit.
24 Jepang 3:1 Related 1992 Interest payments above 50% of adjustable taxable income is not deductible
25 Korea 3:1 Related 2000 No
26 Latvia 4:1 Total 2003 No
27 Luxembourg 5.7:1

 

Related N/A No
28 Malaysia No No
29 Meksiko 3:1 Total 2005 No
30 Belanda Abolished in 2013-2004

 

2004 “Excessive” interest payment on total debt is not allowed under certain circumstances.
31 Selandia Baru 60% debt-to-total-assets rule (only if worldwide groups’ debt/asset ratio above 110%) Total N/A No
32 Norwegia No Since 2014, 30% EBITDA (related debt )
33 Polandia 3:1

 

Total 1999 No
34 Portugal Abolished in 2013, replaced by interest rule- Total from 2017: 30% of EBIDTA above EUR 1m; gradual phasing in over 2014-17
35 Rusia 3:1 Related 2002 No
36 Saudi Arabia N/A No
37 Singapura No No
38 Republik Slovakia No No
39 Slovenia 4:1 Related 2005 No
40 Afrika Selatan Arm’s length principle Related 2005 No
41 Spanyol Abolished in 2012; replaced by interest rule 1992 30% EBIDTA above EUR 1m
42 Swedia No Interest deductibility to affiliated entities is disallowed under certain conditions
43 Swiss 6:1 recommendation but depends on asset class Total 1962 No
44 Turki 3:1 Related No
45 Inggris Worldwide debt cap for large groups when the UK-entity net debt exceeds 75% of the worldwide gross debt. Total 1988 Interest deducibility based on arm’s length principle.
46 Amerika Serikat 1.5:1 combined with a 50% EBITDA rule

 

Total 1989 50% EBITDA

Sumber: Table A1.2 Key Anti-Avoidance Rule and Withholding Taxes, 2014. OECD Working Paper ECO/WKP(2016)80. Anti-Avoidance Rules against International Tax Planning : A Classification. Åsa Johansson, Øystein Bieltvedt Skeie and Stéphane Sorbe. 19 Desember 2016.

*) Tambahan perubahan dari penulis

 

Kesimpulan

 

Ada rentang waktu yang cukup panjang dari tahun 1984 ke tahun 2015 dimana pada akhirnya otoritas perpajakan di Indonesia menerbitkan aturan terkait perbandingan utang dengan modal wajib pajak badan terkait biaya pinjaman guna keperluan penghitungan pajak penghasilan badan, dimana dipilih pendekatan neraca (balance sheet test), yaitu dengan menggunakan ratio utang terhadap modal (Debt to Equity ratio), dan dalam hal ini, diperkenankan paling tinggi 4: 1 atau 400% dari saldo ekuitas perusahaan.

 

Jakarta, Juni 2018.