25% RULE – MASIH RELEVANKANKAH DALAM PENENTUAN ROYALTI?

25 % Rule:
Masih Relevankah dalam Penentuan Royalti?

 

Header_1

 

Pengantar

Ric Richardson, mungkin anda kurang familiar dengan nama ini. Namun nama ini sempat mencuat di tahun 2009 ketika gugatan yang ia lakukan dikabulkan oleh pengadilan. Tidak tanggung-tanggung kompensasi atas gugatan yang ia dapat adalah $ 388 juta. Kasus ini sendiri melibatkan Uniloc (perusahaan yang didirikan oleh Ric Richardson) dan perusahaan IT raksasa Microsoft. Uniloc menggugat Microsoft untuk membayar royalti atas penggunaan teknologi dari Uniloc. Sayangnya pada tahun 2011, pengadilan membatalkan keputusan di tahun 2009 dan menolak untuk menyetujui pembayaran royalti dengan alasan metode perhitungan yang dipakai oleh Uniloc tidak dapat diterima.

Pengukuran nilai royalti dari penggunaan suatu hak kekayaan intelektual merupakan hal yang kompleks dan sampai saat ini belum ada penggunaan metode standar yang disetujui oleh semua pihak. Dalam perkembangannya terdapat beberapa metode yang bisa dipakai diantaranya adalah Discounted Cash Flow, kapitalisasi pendapatan, Return on Investment, simulasi Monte Carlo, dan juga modifikasi dari pendekatan Black-Scholes. Selain metode ini sebenarnya ada satu metode lagi yang cukup populer dan sering digunakan sebagai acuan dalam melakukan penilaian hak kekayaan intelektual, metode ini dikenal dengan nama 25% rule. Metode ini cukup sederhana dan sudah digunakan sejak tahun 70an dan masih terus digunakan sampai sekarang. Richard Razgaitis menyebutnya sebagai “The most famous heuristic, or rule of thumb” untuk menilai hak kekayaan intelektual (1).

Metode 25% rule menyarankan bahwa pemakai paten (licensee) membayar tarif royalti setara 25% dari yang ekspetasi laba yang diharapkan untuk produk yang memakai manfaat paten tersebut. 25% Rule telah digunakan terutama dalam menilai paten, aturan ini juga berguna (dan diterapkan) dalam menilai hak cipta, merek dagang, rahasia dagang, dan skill/pengetahuan teknis (technical know-how). Aturan ini sudah umum digunakan sejak beberapa dekade lalu. Waktu terus berjalan dan kini bisnis mulai mengalami perubahan. Mulai muncul pertanyaan apakah aturan ini masih berlaku? Apakah aturan ini masih mempunyai pengaruh yang kuat dan relevan untuk digunakan sebagai dasar penentuan tarif royalti?

Terdapat beberapa pihak yang pro dan kontra terhadap penerapan aturan ini. Mulai muncul beberapa kasus dimana terjadi penolakan penggunaan 25% rule sebagai dasar perhitungan royalti. Salah satu kasus yang paling mencuat adalah keputusan pengadilan sengketa antara Uniloc U.S.A., Inc. versus Microsoft Corp di tahun 2011. Dalam kasus ini, pengadilan setempat memutuskan untuk tidak menerima metode 25% rule sebagai dasar dari perhitungan royalti paten yang harus dibayarkan. Setelah kasus ini mulai muncul perdebatan bagaimana pembayaran royalti yang wajar dan apakah 25 % rule ini masih bisa dipakai. Tulisan ini akan membahas apa itu sebenarnya 25 % rule, bagaimana aturan ini diterapkan serta perdebatan apakah aturan ini masih layak untuk diterapkan.

Sejarah 25 % Rule

Menurut beberapa sumber 25% rule secara resmi dikembangkan sejak beberapa dekade yang lalu oleh Robert Goldscheider. Pada tahun 1950an Goldscheider, melakukan beberapa penelitian empiris terhadap salah satu kliennya, anak perusahaan Amerika yang beroperasi di Swiss. Perusahaan ini memiliki 18 lisensi eksklusif yang berlaku di seluruh dunia dengan masa berlaku lisensi 3 tahun plus opsi untuk dapat diperpanjang. Pada penelitian ini ditemukan bahwa perusahaan pemakai (licensee) menghasilkan laba sekitar 20% dari penjualan¹, dan mereka membayar royalti kepada pemegang lisensi (licensor) sebesar 5% dari penjualan. Dengan demikian, tingkat royalti yang dibayarkan merupakan 25% dari laba produk berlisensi tersebut (2).

Goldscheider pertama kali menulis metode ini pada tahun 1971 (3).  Walaupun dia juga menyebutkan bahwa metode seperti ini sudah ada sebelumnya (4).   Misalnya, pada tahun 1958, Albert S. Davis seorang konsultan untuk Research Corporation, perusahaan yang mempelopori pemberian lisensi untuk penemuan-penemuan teknologi yang dihasilkan oleh Universitas. Albert S. Davis menulis: “Jika paten melindungi licensee dari kompetisi dan digunakan secara valid, royalti yang diberikan harus mewakili sekitar 25% dari laba yang diharapkan (5).

Bentuk metode yang sama juga muncul pada tahun 1938, ketika pengadilan the Sixth Circuit Court of Appeals sedang menghadapi masalah dalam penentuan royalti yang wajar. Dalam pengadilan tersebut ada pernyataan dari saksi ahli yang menyatakan bahwa “hak royalti yang diberikan kepada penemu harus merepresentasikan proporsi tertentu dari laba yang dibuat oleh produsen. Porsi untuk penemu mulai dari 10% hingga 30 % dari laba bersih produk tersebut (6).

Pemikiran yang mendasari munculnya metode ini adalah bahwa licensor dan licensee harus melakukan pembagian atas laba yang dihasilkan oleh produk yang memakai teknologi yang dipatenkan. Ada asumsi adalah bahwa licensee berhak atas mayoritas terbesar dari pembagian (misalnya, 75%) dari laba karena melakukan pengembangan awal, pengembangan lanjutan, pemasaran produk, kontribusi teknologi / kekayaan intelektual pendukung, menanggung beban operasional, dan menganggung risiko komersialisasi (7).

Pertanyaan selanjutnya yang muncul adalah atas apa tarif royalti ini dibebankan? Dibebankan terhadap laba yang mana? Terdapat beberapa hal yang dapat diperhatikan:

  • Laba yang diperhitungkan adalah laba pihak licensee (8) , hal ini wajar mengingat pihak licensee-lah yang akan menggunakan hak kekayaan intelektual. Nilai dari hak kekayaan intelektual itu sendiri sebagian besar akan ditentukan oleh ketentuan khusus untuk penggunanya (contohnya infrastruktur organisasional) (9).  Hak kekayaan intelektual seperti halnya aset yang lain akan bermakna ketika berhasil menimbulkan manfaat saat penggunaannya (10).  Penggunaan hak kekayaan intelektual sendiri bertujuan untuk mendapatkan manfaat di masa depan sehingga perhitungan akan fokus pada laba yang diharapkan di masa depan untuk itu biaya yang berhubungan dengan masa lalu atau sunk cost seharusnya diabaikan dalam perhitungan (11).
  • Laba yang dimaksud laba disini adalah laba jangka panjang.  Penggunaan dari suatu lisensi bukan hanya berdampak untuk jangka waktu yang singkat saja namun juga berpengaruh dalam jangka panjang. Jika analis hanya fokus pada periode yang pendek, misalnya periode satu bulan atau satu tahun biasanya tidak akan merefleksikan manfaat masa berkelanjutan yang akan dihasilkan oleh penggunaan hak kekayaan intelektual. Selain itu beberapa perusahaan baru ataupun produk baru akan membutuhkan waktu untuk mencapai tingkat operasional yang stabil dan efisiensi. Untuk itu, dalam rangka mengevaluasi economic return dari suatu produk secara benar, terkadang investasi di muka perlu untuk diamortisasi selama umur ekonomis produk (bukan hanya ditempatkan di tahun awal nya)
  • Laba yang dipakai adalah “Fully loaded”, laba ini muncul setelah mempertimbangkan bahwa faktanya terdapat biaya-biaya di luar biaya produksi yang masih perlu dikeluarkan untuk mendukung aktivitas produk, meskipun biaya ini terkadang tidak bisa dihubungkan langsung dengan volume produksi. Bagaimanapun biaya ini muncul berkaitan dengan kepentingan terhadap produk yang dihasilkan. Kegagalan untuk memperhitungkan biaya operasional ini dapat menyebabkan tingkat perhitungan pengembalian produk yang terkesan terlalu tinggi (13).

Dalam akuntasi terdapat beberapa macam istilah laba yang dikenal. Salah satunya adalah laba kotor, laba kotor merupakan selisih antara pendapatan dan biaya produksi. Namun bagaimanapun laba kotor tidak memperhitungkan semua biaya operasional yang berhubungan dengan aktivitas setelah produksi. Biaya tersebut antara lain meliputi biaya pemasaran dan penjualan, biaya umum dan administrasi, serta biaya penelitian dan pengembangan. Bagaimanapun biaya ini terkait dengan produk yang akan dijual, untuk itu biaya ini tetap harus diperhitungkan.

Ilustrasi Penggunaan 25% Rule

Hak kekayaan intelektual seperti halnya aset lain, dapat (dan) dinilai dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu income approach, market approach, dan cost approach (14)Income approach berfokus pada pengembalian yang dihasilkan oleh licensee karena manfaat hak kekayaan

intelektual yang dipakai. Market approach berfokus pada nilai market dari transfer teknologi yang dilakukan. Cost approach berfokus pada kemampuan (dan biaya) yang diperlukan untuk mengembangkan alternatif aset yang bertujuan untuk menghasilkan manfaat yang sama bagi perusahaan (efisiensi).

25% rule merupakan bentuk dari income approach. Penggunaan metode ini sangat berguna dalam kondisi hak kekayaan intelektual yang dipakai memberikan porsi yang signifikan dalam suatu produk dan (atau) ketika manfaat tambahan dari hak kekayaan intelektual itu sulit untuk diukur. (15)

Manfaat penggunaan hak kekayaan intelektual seringkali dikaitkan dengan peningkatan pendapatan ataupun pengurangan biaya yang ditimbulkan oleh pemakaian suatu hak kekayaan intelektual (16).  25% Rule dapat (dan) diterapkan ketika pihak licensee melaporkan pendapatan per lini produk dan data laba operasi yang dimunculkan sudah termasuk hak kekayaan intelektual. Perlu diperhatikan bahwa bukan berarti yang menjadi satu-satunya penggerak dalam penentuan value produk tersebut adalah karena pemanfaatan hak kekayaan intelektual (Bahkan, yang mendasari  25% rule adalah pemahaman bahwa penggerak value dari suatu produk tersebut terdiri dari beberapa faktor).  Itulah sebabnya hanya sebagian dari laba (25%) yang akan dibayar sebagai biaya lisensi. Dan bisa jadi pembagian laba yang sesuai mungkin kurang dari 25% dari laba produk.

Aturan ini juga dapat (dan) diterapkan walau pihak licensee tidak melaporkan laba produk di
tingkat laba operasional. (Bahkan, pada kenyataan hanya sedikit perusahaan yang melaporkan laba produk sampai level ini). Selama pendapatan produk dan harga pokok penjualan dilaporkan (contoh : ada keterangan laba kotor), akuntan atau ekonom dapat (dan tidak) mengalokasikan biaya umum (biaya di luar biaya produksi) untuk setiap lini produk dalam rangka untuk memperoleh laba operasional. Ilustrasi berikut menunjukkan bagaimana aturan ini diterapkan.  (17)

Masih_relevankankah_dalam_penentuan_royalti__gambar 1

Sebuah hak kekayaan intelektual dapat meningkatkan atau memperbaiki pendapatan produk melalui peningkatan harga jual (meskipun ada kemungkinan terjadi penurunan volume penjualan) atau melalui peningkatan volume penjualan.

Kolom kedua pada ilustrasi di atas menggambarkan dampak dari paten terhadap peningkatan. Dengan menerapkan 25% rule terhadap laba operasi maka didapatkan tingkat royalti sebesar 9,1%.

Sebuah hak kekayaan intelektual juga dapat mengurangi biaya produksi ataupun biaya operasional untuk membuat suatu produk. Ilustrasi dibawah menggambarkan bahwa dengan menerapkan 25% rule terhadap laba operasi didapatkan tingkat royalti sebesar 10%. (18)
Masih_relevankankah_dalam_penentuan_royalti__gambar 2

Aplikasi dan Justifikasi dari 25% Rule

25% Rule telah digunakan dalam kasus penggunaan lisensi dan juga dalam litigasi. Selama lebih dari tiga dekade, berbagai studi telah mencatat penggunaan metode ini secara luas. Dalam survei yang diterbitkan pada tahun 1997 mengenai penggunaan lisensi, Degnan dan Horton menemukan bahwa sekitar 25% (angka ini hanya kebetulan belaka) perusahaan pemilik lisensi menggunakan aturan 25% sebagai dasar awal dalam negosiasi. Mereka juga menemukan bahwa sekitar 50% dari organisasi menggunakan “analisis profit-sharing” (variasi lain dari 25% rule) dalam menentukan royalti. (19)

Salah satu contoh kasus adalah Standard Manufacturing Co., Inc. and DBP, Ltd. v. United States, Pengadilan AS mengklaim menggunakan pendekatan dua-langkah untuk menentukan tarif royalti yang wajar. (20)  Langkah pertama melibatkan estimasi dari nilai awal atau patokan dasar untuk tarif royalti. Langkah kedua mensyaratkan dilakukan penyesuaian, baik positif atau negatif tergantung dari kekuatan pada tawar-menawar dari kedua pihak. Kekuatan tawar menawar ini biasa berkaitan dengan 15 faktor yang dijelaskan dalam Georgia Pacific Corp. v. United States Plywood Corporation. (21)  Kasus ini memutuskan bahwa aplikasi dari 25% rule merupakan pendekatan yang tepat untuk menentukan tarif dasar dari royalti yang akan dibayarkan. Pengadilan juga mengungkapkan bahwa pengadilan-pengadilan lain juga mengakui 25% rule sebagai rule of thumb dalam penentuan royalti lisensi.
Berdasarkan pengamatan terdahulu, aturan ini terbukti memberikan panduan yang berguna bagi pihak licensee dan licensor dalam mempertimbangkan porsi pembagian laba yang didapat dari penggunaan hak kekayaan intelektual.  Sebuah logika yang tidak realistis jika salah satu pihak ingin mendapatkan seluruh laba 100% secara keseluruhan. Jelas dengan situasi ini tidak akan ada kesepakatan tawar-menawar yang akan tercapai. Pembagian dengan 50/50 nampak reasonable sebagai win-win solution, meski pada kenyataannya, bukti di lapangan menunjukkan sebaliknya. Richard Razgaitis telah mengidentifikasi enam alasan bahwa penggunaan pembagian 25/75 sebagai nilai dasar awal sangatlah logis (22) :

  1. “Memang beginilah adanya.” Banyak pemberi lisensi dan pemegang lisensi telah menyetujui pembagian 25/75. Hal ini, menurut Razgaitis, merupakan suatu norma industri.
  2. Biasanya 75% dari pekerjaan yang diperlukan untuk mengembangkan dan mengkomersialkan produk harus dilakukan oleh penerima lisensi.
  3. He who has the gold makes the rules.” hak kekayaan intelektual memiliki pengaruh yang cukup besar dalam suatu bisnis, banyak alternatif investasi yang terbuka dikarenakan adanya penggunaan hak kekayaan intelektual.
  4. Rasio tingkat pengembalian (payback ratio) sebanyak 3 kali adalah hal yang umum. Rasio ini juga dapat diperoleh licensee dengan mendapatkan 75% dari laba dengan investasi sebesar 25%.
  5. Teknologi adalah hal yang pertama dari 4 proses yang diperlukan dalam komersialisasi. Hal yang lain adalah membuat produk siap untuk di proses, melakukan pemrosesan, dan menjualnya.
  6. Rasio penelitian dan pengembangan (R&D) terhadap laba umumnya berada di kisaran 25-33%

Apakah 25% Rule masih relevan digunakan? : Kasus Uniloc Vs Microsoft

Dalam keputusan pengadilan kasus Uniloc vs Microsoft pada tahun 2011. Pengadilan Federal membuat dua keputusan yang memberikan perubahan signifikan dalam standar pembayaran royalti dalam hal hak kekayaan intelektual. Pertama, pengadilan menghapuskan 25% rule sebagai “rule of thumb” yang sebelumnya biasa digunakan sebagai dasar untuk menghitung tarif royalti yang wajar, Kedua, Pengadilan menekankan keterbatasan menggunakan “market value” test yang dilakukan oleh pihak Uniloc.
Awal mula kasus ini dimulai pada tahun 2003 ketika Uniloc menggugat Microsoft yang dianggap telah menggunakan teknologi yang telah mereka daftarkan hak patennya. Teknologi yang dipermasalahkan melibatkan sistem registrasi software. Saat pertama kali menginstall suatu aplikasi, pengguna software akan membutuhkan untuk memasukkan password untuk mengaktifkan aplikasi ini. Sistem registrasi ini telah dipatenkan oleh Uniloc, tujuan registrasi ini sendiri dimaksudkan untuk mencegah pengguna software memperbanyak software ini tanpa seizin dari produsen software yang sah. (Jika anda sudah pernah menggunakan nomor seri atau password  untuk mengaktifkan aplikasi Microsoft Word saat penginstallan, anda sudah menggunakan teknologi yang dipersoalkan). Pada persidangan di Rhode Island tanggal 8 April 2009 juri memutuskan bahwa Microsoft telah melanggar paten Uniloc. Berdasarkan perhitungan dari ahli pihak Uniloc disebutkan bahwa jumlah ganti rugi royalti yang perlu dibayarkan sebesar $ 565.000.000. Ahli Uniloc menggunakan dua pendekatan dalam kalkulasi  perhitungan ini, yaitu “25% Rule” dan “Entire Market Value Rule,” Jumlah tersebut tidak sepenuhnya disetujui oleh juri. Berdasarkan keputusan juri akhirnya ditetapkan bahwa Uniloc akan dibayar $ 388.000.000.(23)
Logika dari tim ahli Uniloc tergambar dari ilustrasi dibawah. Diasumsikan bahwa per produknya memiliki value added sebesar $ 10 dengan 25% rule maka porsi untuk Uniloc adalah $ 2,5 per produk. Dikalikan dengan total seluruh produk maka didapat Angka $ 565.000.000.

Masih_relevankankah_dalam_penentuan_royalti__gambar3

Tim ahli Uniloc lalu memperkuat analisa ini dengan mengadakan reasonable checking dengan membandingkan nilai royalti dengan total market value dari penjualan produk tersebut. Didapat bahwa total royalti hanyalah bagian kecil jika dibandingkan dengan total sales nya (hanya 2,9%)

Masih_relevankankah_dalam_penentuan_royalti__gambar4

Pada tanggal 4 Januari tahun 2011, the United States Court of Appeals for the Federal Circuit membatalkan keputusan sebelumnya dan mengeluarkan keputusan bahwa acuan 25 % rule yang dipakai oleh pihak Uniloc tidak dapat diterima.

Pengadilan mencapai kesimpulan bahwa (i) aturan ini memiliki kecacatan fundamental dalam menentukan tarif dasar dari royalti dalam suatu negosiasi dan (ii) aturan ini sudah “pasif ditoleransi” dalam kasus-kasus sebelumnya di masa lalu. Konsisten dengan tujuan simulasi negosiasi, pengadilan menekankan bahwa ahli dari Uniloc perlu untuk menggunakan fakta-fakta mengenai perusahaan, teknologi, dan industri yang mendukung penerapan 25% rule dalam kasus ini. (24)  Pengadilan mempertanyakan darimana nilai $ 10 yang dijadikan sebagai patokan pembagian porsi laba dan nilai $ 19 milliar sebagai nilai market value dari produk yang disengketakan.

Meskipun pengadilan mengandalkan pada keputusan Mahkamah Agung untuk mensahkan keputusan ini, sebetulnya penolakan 25% rule ini tidak memerlukan analisis hukum yang mendalam dan lebih ditekankan pada logika akal sehat. Tingkat royalti dengan memakai 25% rule dimaksudkan untuk mencerminkan harga yang pantas disetujui oleh Uniloc dan Microsoft pada saat negosiasi.  Jika dipikir secara logika tarif ini bisa dikatakan tidak layak mengingat bahwa usaha yang dikeluarkan oleh untuk Microsoft menjual jutaan kopi softwarenya bisa dikatakan cukup besar. Dan jika harus membayar $ 2,50 untuk setiap salinan software mereka yang menggunakan teknologi Uniloc dirasa tidak relevan dan tidak sebanding dengan usaha yang telah dilakukan oleh Microsoft. Keputusan akhir pengadilan menyimpulkan bahwa aturan 25% rule dihapuskan dan untuk kasus-kasus masa depan akan dibutuhkan pendekatan analisis yang berbeda dengan cara melakukan pertimbangan eksplisit terhadap fakta dan keadaan dari kasus yang dihadapi.

Konfirmasi Robert Goldscheider terhadap pemakaian 25% Rule setelah kasus Uniloc Vs Microsoft

Robert Goldscheider menyakini bahwa pekerjaan menilai suatu hak kekayaan intelektual bukanlah pekerjaan yang mudah dan butuh fleksibilitas dalam pengerjaannya. Selama lebih dari lima puluh tahun pengalamannya sebagai negosiator, tim penasihat, dan juga sebagai ahli dalam kasus litigasi yang melibatkan hak kekayaan intelektual, tidak dapat dipungkiri fakta bahwa keahlian profesional ini memerlukan keterampilan yang cukup banyak seperti pengetahuan umum tentang pasar, teknologi, dan bisnis dari masing-masing perusahaan yang terlibat.

Bahkan ketika pengetahuan itu sudah dimiliki, diperlukan pengalaman khusus untuk mengetahui bagaimana cara menerapkannya dalam transaksi atau konteks litigasi. Untuk alasan itu, seringkali keahlian dalam menilai hak kekayaan intelektual juga disebutkan sebagai suatu “seni”.(26)

Dalam penggunaannya seringkali 25% rule dianggap sebagai “crude tool” atau “rule of thumb”, namun Robert Goldscheider percaya bahwa metode ini terus berkembang menjadi metodologi yang sensitif yang masih dapat diterima oleh banyak pihak dalam pekerjaan menilai hak kekayaan intelektual. Terlepas dari bagaimana pengadilan melihat peran 25% rule dalam litigasi, aturan ini terus memandu hasil dari kesepakatan ribuan kerjasama lisensi hak kekayaan intelektual (tidak melibatkan litigasi) di seluruh dunia. Namun, keputusan pengadilan mengenai Uniloc ini tidak bisa dipungkiri bisa mengganggu konsistensi penerapan 25% rule antara “negosiasi hipotetis” di pengadilan dan negosiasi yang sebenarnya terjadi di dunia nyata. Perkembangan ini berbahaya dan perlu diperhatikan dampaknya.

Sebuah contoh dramatis keberhasilan penerapan 25% Rule terjadi pada awal 1990-an dalam proses negosiasi antara dua perusahaan petrokimia besar, Dow Chemical Company dan WR Grace (27).  Dow adalah produsen terkemuka polietilen (28) , dengan penjualan tahunan melebihi $ 1 miliar. Salah satu proses pembuatan produknya (P-1) memerlukan pembelian senyawa (Y) dari WR Grace dengan jumlah pemesanan mencapai senilai $ 400 juta per tahunnya.

Masih_relevankankah_dalam_penentuan_royalti__gambar5Dow memiliki hak paten pada produk P-1, dimana hak paten ini akan berakhir dalam tujuh tahun. Di masa depan mereka memutuskan untuk tidak menggunakan lagi P-1 dan mengalihkan semua produksi ke P-2. Dalam pembuatan P-2 ini Dow tidak memerlukan pembelian senyawa dari WR Grace. Daripada menyia-nyiakan paten P-1, Dow memutuskan untuk menawarkan WR Grace kesempatan untuk menjadi pemegang lisensi dari P-1. Grace (sebagai satu-satunya produsen dari Y) selain mendapatkan laba tersendiri dari memproduksi produk ini juga dapat menghindari terjadinya kerugian akibat tidak bisa lagi menjual senyawa Y ke Dow.

Masih_relevankankah_dalam_penentuan_royalti__gambar6Grace ternyata juga tertarik dengan ide ini. Pada negosiasi awal Grace menawarkan akan memberikan pembayaran royalti sebesar 5% dari penjualan P-1 kepada Dow.

Masih_relevankankah_dalam_penentuan_royalti__gambar7

Sesuai dengan saran dari Robert Goldscheider. Dow mencoba mengkalkulasi nilai ini dengan memakai aturan 25% rule. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa dengan penggunaan paten dari Dow, Grace bisa mendapatkan laba operasi sebesar 44% dari sales. Temuan ini dijadikan dasar oleh pihak Dow meminta untuk meminta porsi royalty 11% (25% dari 44%) dari penjualan Grace.

Masih_relevankankah_dalam_penentuan_royalti__gambar8

Setelah mengamati penawaran dari Dow, pihak Grace menyetujui kesepakatan ini dengan pertimbangan mereka masih bisa menghasilkan 33% laba operasi dari penjualan produk P-1 ini. Nilai 33% laba operasi ini juga masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata laba operasi yang dimiliki oleh Grace. Untuk pihak Dow sendiri, penambahan 6% royalti ini akan memberikan tambahan yang cukup signifikan dalam rekening bank Dow.

Kesimpulannya penerapan aturan 25% rule ini menghasilkan win-win solution bagi kedua belah pihak mengingat :

  1. Dow membuat lebih banyak laba, jika dibandingkan menerima penawaran 5% Grace pada negosiasi awal.
  2. Laba operasi yang dihasilkan Grace lebih besar jika dibandingkan dengan rata-rata laba operasi yang dimiliki oleh Grace.
  3. Grace tidak jadi mengalami kerugian akibat tidak lagi bisa menjual senyawa Y kepada Dow.

Contoh diatas merupakan salah satu contoh yang diberikan Robert Goldscheider dalam penerapan 25% rule di dalam kasus yang terjadi di lapangan. Dalam masa awal pemakaiannya 25% rule dipakai sebagai rasio pembagi yang dipakai pada awal melakukan negosiasi. Dengan besaran rasio yang dimungkinkan (tetapi tidak harus) untuk dipakai sama dengan 25:75, tergantung pada pengalaman para kedua belah pihak sebelumnya. Rasio ini bagaimanapun merupakan sebuah hal yang harus dipertimbangkan lebih lanjut dalam setiap kasus, dengan mempertimbangkan kondisi spesifik yang mempengaruhi masing-masing pihak dalam industri yang bersangkutan. Tarif dasar yang diajukan pada negosiasi awal tetap terbuka kemungkinan untuk direvisi oleh para ahli dari pihak yang bernegosiasi dengan mempertimbangkan Georgia-Pacific Factor dan sumber informasi lain seperti informasi mengenai kemungkinan terjadi kecacatan dalam pemakaian produk, Book of Wisdom, data statistik kriteria lisensi per industri, dan pendapat peradilan.

Pernyataan diatas ini mencerminkan pemahaman ulang mengenai pemanfaatan dari 25% rule. Robert Goldscheider ingin mengungkapkan bahwa jika ada kutipan pernyataan darinya  yang menyatakan bahwa setiap negosiasi hipotetis harus dimulai pada 25:75 dan nilai ini tidak akan berubah merupakan pernyataan yang  tidak benar dan menyesatkan. Proses penilaian yang dilakukan harus diadaptasi berdasarkan kasus yang dihadapi, yang sangat memungkinkan untuk dilakukan modifikasi.

Robert Goldscheider menyatakan bahwa pada beberapa kesempatan selain menggunakan perbandingan 25:75, dia juga memutuskan menggunakan rasio dasar sebagai fungsi tambahan (kadang-kadang disebut sebagai “Marjinal” laba operasi). Pendekatan alternatif perlu diperhitungkan mengingat bahwa kontribusi relatif dari setiap pihak bisa berbeda – beda. Batas awal seperti (dari 15:85 sampai untuk 80:20) masih terbuka untuk dimodifikasi lebih lanjut, dengan mempertimbangkan metode pendekatan lain, seperti interpretasi dari faktor Georgia Pacific, non-infringing dan the book of wisdom. (29)

Kritik terhadap 25% rule

Beberapa kritik yang dialamatkan terhadap metode ini antara lain :

  • Banyak pihak yang beranggapan bahwa aturan ini sebagai “crude tool” dan “rule of thumb”. Salah satu yang melontarkan kritik adalah Mark Berkmann, yang menyatakan bahwa: 25% rule tidak memperhitungkan keadaan khusus yang akan menentukan nilai aktual paten yang dipermasalahkan. Tidak ada pertimbangan lain yang diperhitungkan untuk menentukan jumlah/nilai dari keekonomisan atau penambahan nilai yang dihasilkan oleh penggunaan suatu paten dibandingkan alternatif lainnya. (30)
  • Pendukung dari 25% rule tidak pernah menyepakati bagaimana cara mengukur laba yang nantinya akan dipakai dalam penentuan pembagian royalti. (31)
  • Pada jurnal-jurnal awalnya Robert Goldscheider menggunakan 25% dari laba kotor. Namun, ia kemudian memakai laba operasi dan menolak penggunaan laba kotor sebagai ukuran dikarenakan bisa menghasilkan nilai yang salah.
  • Robert Goldscheider, bagaimanapun, telah menulis, “Aturan ini bukanlah untuk membagi laba kotor.” Sebaliknya, ia menegaskan aturan ini harus menggunakan laba operasi dimana semua biaya operasional sudah dikeluarkan. Dia menjelaskan bahwa laba kotor harus disesuaikan dengan mengalokasikan biaya umum (biaya non manufaktur) untuk setiap lini produk untuk mendapatkan laba operasi. Jika menggunakan pernyataan ini dan dikaitkan dengan kasus Microsoft maka perhitungan terhadap kasus Microsoft bisa berbeda. Laba usaha untuk Microsoft selama periode yang diklaim oleh pihak Uniloc adalah sekitar 35% dari pendapatan. Jika dibandingkan dengan pendekatan berdasarkan laba kotor seperti yang dilakukan Uniloc, maka akan memotong jumlah royalti lebih dari setengahnya, mengurangi pembayaran royalti dari $ 200 juta menjadi di bawah $ 100 juta. (32)
  • Russell Parr menggambarkan pemakaian aturan dengan menggunakan laba kotor, tetapi juga telah menyatakan pernyataan yang berbeda bahwa “satu-satunya aplikasi yang sesuai dari aturan ini adalah laba operasi.
  • Richard Razgaitis berpendapat peraturan 25% berlaku untuk laba tambahan yang timbul karena pemakaian paten.
  • Jonathan Kemmerer dan Jiaqing Lu berdebat untuk penggunaan EBITDA dalam aturan ini.
  • William Lee menjelaskan dia menggunakan aturan ini dengan membandingkannya terhadap ekspektasi laba yang didapatkan oleh lisensi, tanpa menyebutkan pada definisi laba akuntansi tertentu.
  • Aturan ini tidak sejalan dengan rasionalitas dalam ekonomi atau prinsip dari bisnis (33). Secara akal sehat tidak akan ada perusahaan yang akan membayar royalti diatas manfaat tambahan yang diberikan oleh pemakaian hak kekayaan intelektual. Jika manfaat tambahan yang disebabkan oleh pemakaian hak kekayaan intelektual katakanlah hanyalah $ 6, pemegang lisensi rasional seharusnya tidak harus membayar lebih dari $ 6, terlepas dari perhitungan apapun berdasarkan peraturan paten. Jika hanya menggunakan aturan 25% rule secara mentah maka ada kemungkinan hal seperti ini bisa terjadi.

Contoh :

Masih_relevankankah_dalam_penentuan_royalti__gambar9

  • Aturan ini tidak didukung dengan bukti empiris yang kuat. Pendukung dari 25% rule tidak berhasil menyebutkan bukti empiris yang valid untuk mendukung rule ini. Contohnya bukti empiris yang dipakai untuk menunjukkan kesuksesan penggunaan 25% rule merupakan licensee yang tidak dipilih secara acak.
  • Contoh licensee yang digunakan sebagai contoh original terjadi pada tahun 1950an. Hal ini tidak didukung bukti ilmiah yang bisa menunjukkan aturan ini berlaku dari tahun ke tahun dan di semua industri. Selain itu yang dijadikan contoh hanya satu licensor (yaitu klien Robert Goldshcieder itu sendiri)
  • 25% rule tidak dapat memenuhi syarat sebagai metode untuk menghitung kerugian yang disebabkan oleh paten karena bahkan pendukung paling kuat dari metode ini juga hanya menyebutkan aturan ini sebagai “titik awal” untuk beberapa perhitungan lain yang dibutuhkan untuk menemukan jumlah besaran pembayaran royalti yang benar. Penggunaan aturan 25% rule merupakan jalan yang memutar yang sebenarnya tidak perlu untuk dilakukan. Hasil akhir yang nantinya dihasilkan juga tidak akurat. Pihak yang mengevaluasi hak kekayaan intelektual harus memberikan analisis ekonomi yang koheren didasarkan pada fakta-fakta dan data yang benar-benar terjadi pada kasus yang dihadapi. Keakuratan dari data-data ini dinilai menggunakan statistik, benchmark royalti yang valid, dan alat-alat empiris lainnya Daftar panjang kasus seperti Polaroid v. Kodak, TWM v. Dura, Panduit, dan Georgia-Pacific-menunjukkan bagaimana tarif royalti yang rasional dapat ditentukan berdasarkan fakta analisis, meskipun sebelumnya tidak tersedia besaran royalti awal yang ditentukan. Dalam kasus ini aturan 25% rule tidak digunakan dan tidak akan meningkatkan akurasi hasil akhirnya .

Kesimpulan

Dari pembahas di atas ada kecenderungan yang menunjukkan bahwa rule 25% ini tidak relevan dan tidak bisa digunakan lagi. Berdasarkan pembahasan diatas bisa dilihat bahwa 25% rule telah digunakan dalam dua keadaan. Yang pertama dalam kasus litigasi/sengketa ganti-rugi pembayaran royalti atas penggunaan paten, dan yang kedua dalam kasus negosiasi awal untuk penggunaan paten di masa depan. Perbedaan dari kedua keadaan di atas adalah waktu terjadinya penggunaan paten, kondisi pertama menunjukkan penggunaan paten yang sudah dilakukan di masa lampau, sedangkan kondisi kedua penggunaan paten baru akan dilakukan di masa yang akan datang.

Fakta di lapangan memang menunjukkan bahwa terdapat beberapa pengadilan yang sudah menolak gugatan-gugatan hukum yang menuntut pembayaran royalti dengan menggunakan 25% rule sebagai perhitungan dasar. Dalam kasus ini penggunaan 25% rule bisa dibilang lemah, terutama karena tidak memperhitungkan fakta-fakta lain yang terjadi di lapangan. Meski begitu perlu diperhatikan juga bahwa aturan ini masih bisa dipakai sebagai dasar awal dalam pembuka negosiasi dari pihak yang ingin mengadakan kerja sama dalam pemakaian hak kekayaan intelektual. Berdasarkan beberapa contoh kasus di atas terdapat telah menunjukkan bahwa ada beberapa kesepakatan tawar menawar yang berhasil dilakukan dengan menggunakan 25% rule sebagai basis. Yang perlu diperhatikan adalah penerapan dan fleksibilitas dalam penggunaan metode ini. Rasio ini bisa digunakan dengan syarat tarif yang diajukan merupakan sebuah hal yang harus dipertimbangkan lebih lanjut dalam setiap kasus, dengan mempertimbangkan kondisi spesifik yang mempengaruhi masing-masing pihak.


(1) Razgaitis, Early-Stage Technologies, p. 96.
(2) Robert Goldscheider, Technology Management: Law/Tactics/Forms (New York: Clark Boardman, 1991),
section 10.04.
(3) Robert Goldscheider and James T. Marshall, “The Art of Licensing—From the Consultant’s Point of View,” The Law and Business of Licensing 2 (1980), p. 645.
(4) Goldscheider, Technology Management.
(5) Albert S. Davis, Jr., “Basic Factors to Be Considered in Fixing Royalties,” Patent Licensing, Practicing Law Institute (1958).
(6) Horvath v. McCord Radiator and Mfg. Co. et al., 100 F.2d 326, 335 (6th Cir. 1938)
(7) Robert Goldscheider, John Jarosz, and Carla Mulhern. Use of The 25 PerCent Rule in Valuing Intellectual Property (2002). Page 1
(8) Dalam kasus penentuan royalti Standard Manufacturing Co., Inc dan DBP, Ltd v. United States, masing-masing ahli dari kedua belah pihak fokus pada tingkat laba pengguna paten. Dalam kasus ini pengadilan mengambil pengecualian dengan memakai laba dari pihak terdakwa, pengadilan memberikan pernyataan “bahwa keuntungan pihak terdakwa lebih realistis dan dapat diandalkan dalam menghitung keuntungan yang diperoleh untuk [penggugat] mengingat sebagian besar laba yang dihasilkan hasil dari penjualan produk yang sedang dipermasalahkan.” Standar Manufacturing Co, Inc. dan DBP, Ltd v. Amerika Serikat, 42 Fed. Cir. 748, 767 (1999). Pengadilan mencatat bahwa berbagai pengadilan federal dengan kasus serupa mengambil pendekatan yang sama, mengutip Mahurkar v. CR Bard., Inc, Davol Inc, dan Bard Access System, Inc., 79 F.3d 1572, 1580 (Fed. Cir. 1996) (pengadilan distrik tidak mempermasalahkan dalam perhitungan porsi royalti dengan menggunakan laba dari produk yang sedang dipermasalahkan); TWM Manufacturing Co, Inc v Dura Corp dan Kidde, Inc., 789 F. 2d 895, 899 (Fed Cir 1986..) (Pengadilan menegaskan perhitungan kerugian berdasarkan keuntungan dari hak paten yang digunakan ).; Trans-World Manufacturing Corp v. Al Nyman & Sons, Inc., dan Al-Site Corporation, 750 F. 2d 1552, 1568 (Diantara faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan tarif royalti yang wajar adalah keuntungan yang diharapkan dari penggunaan hak kekayaan intelektual dan bukti/fakta laba aktual yang sudah didapatkan dari paten yang dipermasalahkan)
(9) Baruch Lev, “Rethinking Accounting,” Financial Executive Online (March/April 2002), www.fei.org/
maggable/articles/3-4-2002.coverstory.cfm.
(10) Dalam keadaan tertentu, laba dari licensor bisa dijadikan sebagai acuan.Artinya, keuntungan tersebut mencerminkan keseriusan pihak tersebut dalam mengembangkan  lisensi. Keuntungan tersebut juga dapat berfungsi sebagai alternatif untuk mencari laba yang hilang atau lisensi yang tidak diketahui keuntungannya.
(11) Richard Brealey and Stewart C. Myers, Principles of Corporate Finance, sixth ed. (New York: McGraw-Hill,
2000), p. 123.
(12) Razgaitis, Early-Stage Technologies.
(13) Robert Goldscheider, John Jarosz, and Carla Mulhern. Use of The 25 PerCent Rule in Valuing Intellectual Property(2002). Page 3
(14) Shannon P. Pratt et al., Valuing a Business: The Analysis and Appraisal of Closely Held Companies, Third ed. (New York: McGraw-Hill, 1996), pp. 149–285; Shannon P. Pratt et al., Valuing Small Businesses and Professional Practices, Second ed. (New York: McGraw-Hill, 1993), pp. 507–524; Smith and Parr, Valuation of Intellectual Property and Intangible Assets, pp. 127–136; Reilly and Schweihs, Valuing Intangible Assets, pp. 118–203.
(15) Robert Goldscheider, John Jarosz, and Carla Mulhern. Use of The 25 PerCent Rule in Valuing Intellectual Property(2002). Page 3
(16) Paul E. Schaafsma, “An Economic Overview of Patents,” Journal of the Patent Trademark Office Society 79 (April 1997), pp. 251, 253.
(17) Robert Goldscheider, John Jarosz, and Carla Mulhern. Use of The 25 PerCent Rule in Valuing Intellectual Property (2002). Page 4
(18) Robert Goldscheider, John Jarosz, and Carla Mulhern. Use of The 25 PerCent Rule in Valuing Intellectual Property(2002). Page 5
(19) Degnan and Horton, “A Survey of Licensed Royalties,” p. 92.
(20) Standard Manufacturing Co., Inc. and DBP, Ltd. v. United States, 42 Fed. Cir. 748 (1999 U.S. Claims LEXIS 11)
(21) Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corporation, 318 F. Supp. 1116 (S.D.N.Y. 1970), modified and aphid, 446 F.2d 295 (2d Cir. 1971).
(22) Razgaitis, Early-Stage Technologies, pp. 99–102.
(23) Jessica Martinez, Uniloc v. Microsoft: Reducing the Potential to Recover Reasonable Royalty Rate
Damages, BERKELEY TECH. L.J. BOLT (February 23, 2011)
(24) IPmetricsBLOG, The 25% Rule is legally iadequate – CAFC. Diakses 27 Februari 2015
(25) Jessica Martinez, Uniloc v. Microsoft: Reducing the Potential to Recover Reasonable Royalty Rate
Damages, BERKELEY TECH. L.J. BOLT (February 23, 2011)
(26) Robert Goldsheider, The Classic 25% Rule and The Art of Intellectual Property Licensing.2011
(27) Robert Goldsheider, The Classic 25% Rule and The Art of Intellectual Property Licensing.2011
(28) Bahan kimia untuk pembuatan plastik
(29) Robert Goldsheider, The Classic 25% Rule and The Art of Intellectual Property Licensing.2011
(30) Mark Berkman, “Valuing Intellectual Property Assets for Licensing Transactions,” Licensing Journal 22 (April 2002), p. 16.
(31) Roy J. Epstein, “The 25% Rule for Patent Infringement damages after Uniloc,” 2011
(32) Roy J. Epstein, “The 25% Rule for Patent Infringement damages after Uniloc,” 2011
(33) Alan Cox, and Stephen Rusek, “The Demise of Junk Science and The 25% Rule,” 2010

~~~~~~ ####### ~~~~~~